Menlu Irak dan Kuasa Usaha AS Bahas Perselisihan Minyak di Wilayah Kurdi

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein bertemu dengan Kuasa Usaha Amerika Serikat Steven Fagin di Baghdad pada Minggu malam untuk membahas perselisihan yang masih berlangsung terkait minyak di wilayah Kurdi utara Irak. Pertemuan tersebut menjadi upaya lanjutan dalam meredakan ketegangan yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan hubungan kedua negara.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Irak, pembicaraan berfokus pada hubungan bilateral dengan perhatian khusus terhadap aktivitas perusahaan minyak Amerika yang beroperasi di Irak. Selain itu, diskusi juga mencakup masalah-masalah yang belum terselesaikan yang melibatkan perusahaan-perusahaan energi di wilayah Kurdi serta kemungkinan langkah-langkah untuk memulai kembali ekspor minyak mentah yang terhenti.

Kementerian menambahkan bahwa perkembangan situasi regional turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Fagin memaparkan pandangan dan posisi resmi Washington terhadap dinamika terkini di kawasan Timur Tengah, termasuk isu-isu yang dinilai berpengaruh terhadap stabilitas Irak.

Ekspor minyak dari wilayah Kurdi diketahui telah dihentikan selama lebih dari dua tahun, sehingga membuat pemerintah daerah Erbil kehilangan pemasukan signifikan. Berdasarkan data yang dirilis pada Juni lalu, kerugian akibat penghentian ekspor mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika atau setara ratusan triliun rupiah.

Pada Juli 2025, pemerintah pusat Baghdad bersama Pemerintah Daerah Kurdi mengumumkan kesepakatan awal mengenai mekanisme pembagian hasil minyak.

Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah penting dalam membuka kembali keran ekspor minyak yang telah terhenti sejak 25 Maret 2023 akibat kebuntuan politik dan hukum antara kedua belah pihak.

Langkah negosiasi ini menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah Irak untuk mengakhiri kebuntuan yang berkepanjangan. Dengan dukungan Amerika Serikat, diharapkan kesepakatan final dapat segera tercapai sehingga ekspor minyak kembali berjalan dan memberikan stabilitas bagi ekonomi Irak serta kawasan secara keseluruhan.