Tak Ada Tantiem, Dasco Pastikan Wamen Jabat Komisaris BUMN Wakili Pemerintah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan para wakil menteri (wamen) yang menduduki jabatan komisaris di sejumlah BUMN tidak menerima tantiem atau bonus dari perusahaan. 

Pasalnya, kata dia, para wakil menteri itu ditunjuk jadi komisaris sebagai wakil pemerintah.

"Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah," kata dia usai mendengar pidato Presiden Prabowo soal keuangan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Tantiem BUMN adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada jajaran direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka selama satu tahun buku.

Dasco mengatakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem atau bonus bagi para komisaris akan membuat BUMN menjadi hemat.

Dia mengatakan penghapusan bonus bagi komisaris itu akan membuat penghematan BUMN sekitar Rp17-18 triliun secara total. Kebijakan itu, kata dia, sudah disampaikan sekitar 1,5 bulan yang lalu.

"Pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi. Lalu yang kedua memang tantiemnya ditiadakan," kata Dasco usai mendengar pidato Presiden Prabowo soal keuangan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa para wakil menteri (wamen) yang menduduki jabatan komisaris di sejumlah BUMN pun tidak menerima bonus tersebut. Pasalnya, kata dia, para wakil menteri itu ditunjuk jadi komisaris sebagai wakil pemerintah.

"Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah," kata dia.

Dalam pidato soal keuangan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa tantiem merupakan akal-akalan saja. Dia pun heran ada komisaris di sebuah BUMN yang menerima tantiem sebesar Rp40 miliar dalam setahun, walaupun hanya ikut rapat sekali dalam setiap bulan.

"Saya telah perintahkan Danantara, Danantara tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, bukan akal-akalan," kata Presiden yang disambut tepuk tangan audiens.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.

Menurut Presiden, ada banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola BUMN, mengingat keuntungan yang disetorkan BUMN kepada negara belum sesuai harapan.

"Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun USD. Harusnya, BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar (AS). APBN kita tidak defisit (jika menerima setoran 50 miliar dolar AS dari BUMN, red.)," kata Presiden Prabowo di hadapan para wakil rakyat.

Presiden Prabowo kemudian menjelaskan dalam dunia bisnis, suatu usaha disebut berhasil manakala memiliki return on asset sekitar 12 persen. "Katakanlah konservatif 10 persen. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen," kata Presiden.