APBN 2026: Anggaran Rp1.376 Triliun Disiapkan untuk Bantuan Rakyat

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk mengarahkan anggaran negara demi kesejahteraan masyarakat. 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan dana jumbo senilai Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat khusus untuk program-program yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat.

Sri Mulyani menyebut angka ini bukan sekadar nominal, melainkan wujud nyata keberpihakan negara kepada kebutuhan riil warga, mulai dari bantuan sosial, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga dukungan bagi sektor produktif yang menyentuh kehidupan sehari-hari. 

Ia menekankan, efektivitas penggunaan dana ini menjadi kunci agar setiap rupiah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan dan memberikan dampak berkelanjutan.

Dengan alokasi sebesar itu, pemerintah ingin memastikan bahwa APBN tidak hanya menjadi instrumen makroekonomi, tetapi juga mesin pemerataan kesejahteraan dan penggerak daya beli rakyat. 

"Pemerintah daerah sering menyampaikan butuh untuk membantu masyarakat. Tapi, masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu nilainya Rp1.378,9 triliun sendiri," katanya dalam konferensi pers mengenai RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).

Dia memerinci, alokasi dana Rp1.376,9 triliun untuk bantuan langsung bagi rakyat akan disalurkan antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp28,7 triliun serta Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan program beasiswa lain Rp88,6 triliun.

Alokasi dana tersebut juga akan disalurkan melalui Program Kartu Sembako (Rp43,8 triliun), bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp69 triliun, renovasi/revitalisasi sekolah (Rp22,5 triliun), serta cek kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan revitalisasi Rp7,3 triliun).

Selain itu, alokasi dana untuk bantuan langsung akan digunakan untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Program Makan Bergizi Gratis atau MBG (Rp335 triliun), Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda (Rp27,9 triliun), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Rp83 triliun).

Dana untuk bantuan langsung akan disalurkan pula untuk program subsidi energi dan kompensasi (Rp381,3 triliun), program subsidi non-energi (Rp108,8 triliun), serta tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen non-pegawai negeri sipil (Rp63,5 triliun).

Alokasi dana tersebut juga akan dimanfaatkan untuk program preservasi jalan dan jembatan (Rp24,9 triliun), perumahan (Rp48,7 triliun), bendungan dan irigasi (Rp12 triliun), lumbung pangan (Rp22,4 triliun), Bulog dan cadangan pangan (Rp28,5 triliun), serta kampung nelayan dan pergaraman nasional (Rp6,6 triliun).

"Ini semua letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja K/L dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan," kata Sri Mulyani.

Menurut Menteri Keuangan, alokasi dana untuk belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 sebesar Rp3.136,5 triliun.

Dalam hal ini, pagu anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan Rp1.498,3 triliun atau naik dari pagu indikatif Rp1.167,8 triliun.

Alokasi anggaran non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.638,2 triliun dan anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun.

Anggaran belanja negara dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.786,5 triliun.