Bulango Ulu Bukan Sekadar Bendungan, Tapi Senjata Kedaulatan Pangan Indonesia Timur

JAKARTA – Di jantung Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Bendungan Bulango Ulu sedang dibangun bukan hanya untuk menahan air, tetapi untuk menahan ancaman krisis pangan di Indonesia Timur.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, proyek ini bukan sekadar beton dan besi, melainkan simbol tekad negara untuk memastikan setiap tetes air dikelola demi kemakmuran rakyat.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, bendungan ini dirancang menjadi ‘lumbung air’ yang akan memberi napas bagi lahan pertanian, pembangkit listrik, hingga cadangan air bersih bagi masyarakat.

Di wilayah yang kerap terjebak paradoks—tanah subur yang terancam kekeringan—Bulango Ulu hadir untuk memutus siklus ketergantungan pada cuaca.

Namun, tantangan tidak kecil. Tanpa manajemen sumber daya yang disiplin, bendungan bisa berubah menjadi monumen mahal yang hanya bagus di brosur proyek.

"Kementerian PU menargetkan konstruksi rampung pada akhir 2025, mudah-mudahan dapat berjalan lancar sesuai rencana," katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (12/8).

Kementerian PU terus mendorong percepatan pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Hingga 1 Agustus 2025, progres fisik pembangunan bendungan tersebut telah mencapai 85,6 persen.

Pembangunan bendungan Bulango Ulu merupakan upaya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui penyediaan air untuk irigasi, ketahanan air dan pengurangan risiko banjir.

Bendungan Bulango Ulu dirancang untuk memiliki kapasitas tampung total mencapai 140,95 juta m³ dengan volume efektif sebesar 58,61 juta m³.

Bendungan ini tidak hanya akan menyediakan air baku sebesar 2.200 liter/detik dan mengairi irigasi seluas 4.950 hektare, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali banjir untuk wilayah seluas 629 hektare, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 MW, serta potensi pengembangan pariwisata di kawasan bendungan.

Proyek ini dikerjakan melalui dua paket utama. Paket I mencakup pembangunan jalan akses, jembatan, timbunan utama (main dam), serta pembersihan area genangan.. Sementara Paket II meliputi bangunan pelimpah, pengelak, hidromekanikal, serta fasilitas bendungan lainnya.

Selain konstruksi utama, pembangunan fasilitas umum seperti kantor Unit Pengelola Bendungan (UPB), rumah dinas, musholla, aula serbaguna, gapura, dan pos jaga juga terus berjalan, memperkuat integrasi kawasan bendungan sebagai pusat layanan dan pengawasan operasional pasca pembangunan.

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian proyek adalah pembebasan lahan. Dari total 1.723 bidang tanah, sebanyak 75,91 persen atau 1.231 bidang telah bebas. Sisanya masih dalam proses penyelesaian administratif, baik melalui konsinyasi, penetapan pengadilan, maupun koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah.

Kementerian PU juga mencatat pekerjaan fisik utama seperti timbunan utama (main dam), spillway, serta bangunan pengambilan terus didorong agar selesai sesuai dengan target.