Stok Melimpah Tak Jamin Harga Murah, Ada yang Tak Beres dalam Tata Niaga Beras!

JAKARTA – Pemerintah perlu membenahi kebijakan pangan agar instrumen seperti Cadangan Beras Pemerintah (CBP) benar-benar berfungsi sebagai stabilisator harga. Sebab, kondisi CBP yang tinggi hingga mencapai 4 juta ton belum mampu menahan lajukenaikan harga pangan dan justru menjadi kontributor utama inflasi nasional.

Lebih ironis lagi, kenaikan harga beras domestik terjadi di tengah tren penurunan harga beras global. Ketidaksinkronan ini mengindikasikan problematika harga beras nasional lebih bersifat struktural, seperti terkait tata niaga, biaya logistik, dan dominasi pelaku tertentu di pasar, ketimbang sekadar masalah ketersediaan stok fisik.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development (FESD) Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov mengaku fenomena ini cukup janggal lantaran kebijakan pengadaan tanpa rafaksi telah menghasilkan akumulasi CBP yang besar. Menurut Abrar, semestinya, ketersediaan stok yang tinggi ini secara teoritis dapat memperkuat buffer nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ketahanan pasokan di tengah gejolak global.

"Namun, stok besar tersebut belum mampu menstabilkan harga di tingkat konsumen," ucap Abrar dalam laporan Indef terkait fenomena harga beras di dalam negeri, Selasa (5/8).

Pada Juli 2025, harga beras medium tetap tinggi di level 14.172 rupiah per kilogram (kg), meningkat 4,2 persen secara tahunan (yoy) dan 1,26 persen secara bulanan (mtm). Pada saat sama, inflasi komponen bergejolak (volatile food) melonjak ke 3,82 persen (yoy), menjadi pendorong utama kenaikan inflasi umum ke 2,37 persen.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa intervensi cadangan belum efektif menahan harga pangan pokok. "Korelasi antara inflasi volatile food dan harga beras memperlihatkan bahwa beras tetap menjadi kontributor utama tekanan inflasi pangan sejak awal 2024, bahkan saat cadangan pemerintah beradadalam kondisi melimpah," papar Abrar.

Tingginya harga beras ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam publikasi Badan Pusat Statstik (BPS) Maret 2025, beras tercatat sebagai komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan di perkotaan, yakni mencapai 21,06 persen. "Artinya, lebih dari seperlima total pengeluaran minimum kelompok miskin kota dialokasikan hanya untuk membeli beras. Ketika harga beras naik secara konsisten, kemampuan konsumsi kelompok ini tergerus, dan mereka makin terdorong ke bawah garis kemiskinan," ucap dia.

“Regressive Burden”

Research Associate Indef, Aisyah Nur’aeni menjelaskan, secara ekonomi, kondisi ini menggambarkan gejala regressive burden dalam struktur konsumsi rumah tangga miskin. Artinya, beban konsumsi kebutuhan pokok (seperti beras) menyerap porsi belanja yang semakin besar.

Karena elastisitas pendapatan terhadap konsumsi makanan pokok sangat rendah di kelompok miskin, mereka tidak memiliki banyak ruang untuk substitusi. "Akibatnya, strategi bertahan hidup yang muncul adalah pengurangan kualitas dan kuantitas konsumsi, di mana ini mendorong munculnya fenomena yang disebut sebagai Rojali (Rombongan Jarang Beli). Situasi ini diperparah oleh stagnasi upah riil di sektor informal dan tingginya biaya hidup urban," urainya.

Sementara itu, Research Associate Indef, Annisa Utami Kusumanegara menerangkan, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali skema rafaksi harga secara terbatas dalam situasi tertentu. Dia mencontohkan, pada saat panen raya (musim puncak) atau di wilayah sentra produksi yang mengalami surplus.