Sri Mulyani Bahas Tantangan Pembangunan Desa dan Energi Terbarukan bersama Bank Dunia

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas sejumlah tantangan pembangunan desa saat menerima kunjungan Executive Director for the Southeast Asia Voting Group (EDS16) dari Bank Dunia di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian misi konstituen dalam rangka penyusunan laporan tahun anggaran 2025 oleh Bank Dunia.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menyoroti isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama, terutama terkait pembangunan desa di Indonesia. Ia menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar di tingkat desa masih menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara serius.

“Salah satu topik diskusi kami adalah tantangan pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat desa, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar,” ujar Sri Mulyani melalui unggahan Instagram @smindrawati pada Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, upaya penanganan tantangan tersebut harus didukung dengan skema pembiayaan yang efektif dan mendorong peran aktif pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya desain kebijakan fiskal yang bisa menjangkau kebutuhan spesifik desa-desa di seluruh Indonesia.

Diskusi juga meluas ke sektor energi, khususnya pengembangan energi terbarukan yang kini menjadi fokus pembangunan nasional. Sri Mulyani bersama tim dari Bank Dunia menyoroti perlunya strategi investasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sektor ini.

Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian, terutama terkait penciptaan lapangan kerja yang berkualitas di era digital. Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses terhadap teknologi dan internet agar manfaat ekonomi digital bisa dirasakan hingga ke pelosok desa.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang,” kata Sri Mulyani.

Dalam konteks pembiayaan pembangunan desa, realisasi Dana Desa hingga 14 Juli 2025 telah mencapai Rp40,34 triliun atau sekitar 58,46 persen dari total pagu anggaran Rp69 triliun. Dana tersebut menjadi salah satu instrumen utama untuk mempercepat pembangunan desa secara langsung.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp1,62 triliun telah dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, yang telah menjangkau 7.918 desa di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial secara langsung kepada masyarakat desa yang membutuhkan.

Dana Desa juga digunakan untuk memperluas akses terhadap infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, serta sarana air bersih. Tak hanya itu, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah juga mengarahkan Dana Desa untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Hal ini termasuk pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha mikro, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada tahun anggaran 2025, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp69 triliun dengan penghitungan yang didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya. Alokasi dasar ditetapkan sebesar 65 persen atau senilai Rp44,84 triliun dari total anggaran.

Selanjutnya, terdapat alokasi afirmasi sebesar 1 persen atau Rp689 miliar yang ditujukan untuk desa-desa dengan karakteristik khusus seperti daerah tertinggal, terluar, dan terisolasi. Alokasi kinerja diberikan sebesar 4 persen atau Rp2,75 triliun untuk desa-desa yang menunjukkan capaian pembangunan terbaik.

Sementara itu, alokasi formula ditetapkan sebesar 30 persen dari anggaran Dana Desa ditambah sisa anggaran yang belum terdistribusi dari tiga alokasi sebelumnya. Total dana dari alokasi formula ini mencapai Rp20,7 triliun.

Melalui skema pembiayaan tersebut, pemerintah berharap pembangunan desa bisa dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional seperti Bank Dunia, pembangunan desa diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari akar rumput.