Segelintir Orang Kuasai Kekayaan, Mayoritas Warga Hanya Penonton

JAKARTA – Upaya mengatasi ketimpangan atau gini rasio mengalami stagnasi meskipun tingkat kemiskinan dinyatakan turun. Distribusi ekonomi sama sekali tak merata karena hanya terkonsentrasi pada kelompok elit.

Mengutip data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza A Pujarama menyatakan Rasio Gini Indonesia pada 2025 sebesar 0,375 atau lebih baik dari target 0,379–0,382. Meski demikian, Risa menilai langkah pemerintah mengurangi ketimpangan menunjukkan stagnasi.

"Penduduk 10 persen teratas memiliki pendapatan 19 kali lebih besar dibandingkan 50 persen terbawah (World Inequality Report, 2022), dengan kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok elite," tegasnya dalam diskusi bertajuk Angka Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik? di Jakarta, Selasa (30/7).

Riza menjelaskan kemiskinan di perdesaan masih dominan dan bahkan diperparah oleh rendahnya upah di sektor pertanian. Sektor tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak namun memiliki produktivitas rendah. Data BPS menunjukkan rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah per bulan pada Februari 2025, dengan upah laki-laki 3,37 juta rupiah atau lebih tinggi dibandingkan perempuan 2,61 juta rupiah.

Dia menambahkan sebagian besar penduduk masih berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP), memperkuat lingkaran kemiskinan. Tak hanya itu, ketimpangan antarwilayah juga tinggi, dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan konsentrasi ekonomi yang timpang.

Diakuinya, pemerintah telah menerapkan program perlindungan sosial, pemerataan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, dirinya menekankan perlunya peningkatan akses pendidikan, keterampilan, dan percepatan hilirisasi sektor industri dan pertanian untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 persen, lebih rendah dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang. “Pada pendataan Susenas, yang kita data adalah rumah tangga. Ada sekitar 345 ribu rumah tangga yang menjadi sampel pada Maret 2025," jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono.

Ketimpangan Lebar

Sementara itu, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra P.G. Talattov menjelaskan, meskipun tingkat kemiskinan nasional turun dibandingkan Maret 2024, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih signifikan. Tingkat kemiskinan di perdesaan tetap tinggi, jauh di atas rata-rata nasional, sementara perkotaan justru mengalami kenaikan akibat tekanan biaya hidup, seperti harga pangan, transportasi, dan perumahan, di tengah stagnasi pendapatan.

Sektor informal yang mendominasi kota membuat banyak penduduk tidak terjangkau program perlindungan sosial. Secara spasial, penurunan kemiskinan tidak merata, dengan Maluku dan Papua mengalamipeningkatan kemiskinan akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.