Tujuh Langkah Hadapi Kenaikan Angka Kemiskinan

JAKARTA – Pada bulan Maret lalu, ternyata angka kemiskinan Jakarta meningkat. Ini aneh karena sepertinya terus saja diklaim terjadi penurunan kemiskinan. Menghadapi situasi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan tujuh kebijakan strategis untuk mengatasi kenaikan angka kemiskinan dan menekan ketimpangan.

“Beban ekonomi makin berat dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta, Suharini Eliawati, di Jakarta, Selasa (29/7).

Suharini merinci, kebijakan strategis ini adalah mengendalikan inflasi pangan dan energi. Pengendalian inflasi dilakukan melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis. Kebijakan selanjutnya, memperluas dan memperkuat bantuan sosial. Sasarannya, kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.

Berikutnya, mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.

Selanjutnya, meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar. Caranya, dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.

Kebijakan berikutnya, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk. Kemudian, membangun fondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga. Ada penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Langkah lain adalah mewujudkan “Jakarta Fund” untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta. Suharini menuturkan, Pemprov merespons serius kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta.

Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Jakarta Maret 2025 mencapai 4,28 persen. Angka ini naik dari 4,14 persen pada bulan September 2024. Kenaikan ini menjadi peningkatan pertama sejak pandemi Covid-19. Suharini menyebut, kondisi tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi belum inklusif. Peningkatan jumlah pekerja informal dan tekanan inflasi turut memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Selain tingkat kemiskinan, laporan BPS juga mencatat proporsi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 16,12 persen. Hal ini menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai dengan klasifikasi Bank Dunia.

Adapun ketimpangan pengeluaran (rasio gini) Jakarta naik dari 0,431 (September 2024) menjadi 0,441 (Maret 2025). Kenaikan ini tertinggi di Indonesia.

“Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” kata dia. Suharini menyampaikan, Pemprov Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Ini termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha. Tujuannya untuk menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.