Anggaran Rp2,14 Triliun Digelontorkan, Sekolah Rakyat Harus Bangkit atau Gagal Lagi?

JAKARTA - Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. 

Melalui pendidikan yang komprehensif, Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu anak-anak keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. 

Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses, tetapi juga berusaha memberikan pendidikan berkualitas dengan kurikulum yang relevan dan fasilitas yang memadai. 

Sekolah Rakyat menekankan pada pemberdayaan komunitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengucurkan dana senilai Rp2,14 triliun untuk sekolah rakyat.

"Anggaran APBN Rp2,14 triliun (2025) dan akan makin meningkat pada tahun 2026," kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu (30/7).

Dari total 159 sekolah rakyat yang ditargetkan berjalan tahun 2025, sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah mulai beroperasi sejak 14 Juli 2025.

Adapun jumlah siswa yang diterima mencapai lebih dari 9.000 siswa.

Pada 1 Agustus nanti, pemerintah akan kembali meluncurkan 37 sekolah rakyat, menyusul 59 sekolah rakyat pada awal September 2025.

Sementara, 41 sekolah rakyat lainnya masih dalam proses penyampaian data oleh Kementerian Sosial untuk disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik," ujar Sri Mulyani.

Sekolah rakyat merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sekolah rakyat menjadi sarana untuk memutus rantai kemiskinan.

Ia menegaskan keberadaan sekolah rakyat di berbagai daerah diharapkan menjadi solusi nyata dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

"Ini adalah program strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Sosial menentukan lokasi-lokasi yang dianggap sangat membutuhkan kehadiran sekolah rakyat yang gratis bagi masyarakat kurang mampu. Jadi, ini untuk anak-anak kita yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu," katanya.