Dorong Fasilitas Pembiayaan Mikro Perumahan, Menteri PKP dan Gubernur Jabar Ajak Masyarakat Jauhi Rentenir atau “Bank Emok”

SUBANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat menjauhi rentenir atau "bank emok" dengan memanfaatkan fasilitas Pembiayaan Mikro Perumahan (Pembiayaan Home).

"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Gubernur Jawa Barat dalam kolaborasi Pembiayaan Mikro Perumahan untuk masyarakat Jabar," kata Menteri PKP Maruarar Sirait di Subang, Jawa Barat, Rabu (23/7).

Daripada masyarakat meminjam dana ke "bank emok", kata dia, lebih baik memanfaatkan fasilitas Pembiayaan Mikro Perumahan atau "Pembiayaan Home" yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Pinjaman dana melalui Program Pembiayaan Mikro Perumahan ini bisa digunakan untuk merenovasi rumah atau meningkatkan usaha kecil yang dimiliki," katanya.

Menurut Menteri PKP, masalah rentenir dan tengkulak banyak dihadapi oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, agar masyarakat tidak terjerat utang yang berkepanjangan.

"Jadi nggak usah marah-marah untuk menghadapi rentenir. Tapi kita hadapi lewat Program Pembiayaan Mikro Perumahan yang prosesnya lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat untuk masyarakat. Sehingga nggak ada lagi masyarakat meminjam uang dari rentenir," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait pada Selasa (22/7) malam mengampanyekan kegiatan Kolaborasi Pembiayaan Mikro Perumahan atau "Pembiayaan Home", di Lembur Pakuan yang merupakan kediaman Gubernur Jabar.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M Qodari, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa dan PDT Sugito, Sekdaprov Jabar Herman Suryatman, Kadis Perkim Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang, Bupati Majalengka, Bupati Purwakarta, Bupati Sumedang, Bupati Cianjur, Wali Kota Depok, Komisioner BP Tapera serta Dirut PT SMF.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Permodalan Madani Nasional (PMN) dan Bank BJB.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berbincang-bincang dengan sejumlah ibu yang yang memanfaatkan "Pembiayaan Home" ini. Mereka kebanyakan mendapat pinjaman sebesar Rp1 juta untuk modal usaha yang bunganya terjangkau dan pencairan hanya sekitar tiga hari.

Selain itu juga menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada 20 orang yang memanfaatkan KPR FLPP dari Bank BJB.

Menteri PKP berharap dengan "Pembiayaan Home" masyarakat bisa meningkat perekonomiannya dan bisa menghuni rumah subsidi yang layak dan berkualitas.

"Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar ada karpet merah untuk masyarakat di bidang perumahan, dan kami laksanakan lewat BPHTB dan PBG gratis. Ada sekitar 26 juta RTLH yang perlu direnovasi dan jumlahnya di Jabar cukup banyak dan saya yakin KDM bisa membuat perubahan mendasar di Jabar lewat program perumahan," katanya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan ada beberapa hal khususnya di Jawa Barat, yang terlewatkan dalam pengelolaan pembangunan perumahan, yakni kebutuhan rumah meningkat namun tanah semakin sempit.