Microsoft Setop Menggunakan Teknisi yang Berbasis di Tiongkok

JAKARTA - Microsoft baru-baru ini menyatakan telah berhenti menggunakan teknisi yang berbasis di Tiongkok. Penghentian itu untuk mendukung sistem komputasi awan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), yang mengkhawatirkan teknisi asing yang diawasi AS. 

Kepala Komunikasi Microsoft, Frank Shaw, akhir pekan lalu mengatakan telah membuat perubahan dukungan bagi pelanggan Pemerintah AS dengan memastikan bahwa tidak ada tim teknisi yang berbasis di Tiongkok yang memberi bantuan teknis untuk layanan cloud Pemerintah Departemen Pertahanan (DoD) dan layanan terkait.

Dari penelusuran ProPublica, pengumuman Microsoft itu muncul beberapa jam setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengatakan lembaganya akan menyelidiki penggunaan teknisi asing oleh Microsoft untuk membantu memelihara sistem cloud yang sangat sensitif.

“Insinyur asing, dari negara mana pun, termasuk tentu saja Tiongkok, tidak pernah diizinkan untuk memelihara atau mengakses sistem DoD,” tulis Hegseth dalam sebuah unggahan di X pada hari Jumat.

Dalam investigasinya, ProPublica merinci bagaimana Microsoft menggunakan teknisi di Tiongkok untuk membantu memelihara sistem komputer Departemen Pertahanan dengan pengawasan personel AS yang minim, sehingga membuat beberapa data paling sensitif negara itu rentan terhadap peretasan atau mata-mata dari musuh siber utamanya.

Kesepakatan itu, sangat penting bagi Microsoft untuk memenangkan bisnis komputasi awan pemerintah federal satu dekade lalu, dengan bergantung pada warga negara AS yang memiliki izin keamanan untuk mengawasi pekerjaan dan berfungsi sebagai penghalang terhadap spionase dan sabotase.

Menurut temuan ProPublica, para pekerja yang dikenal sebagai “pengawal digital”, seringkali tidak memiliki keahlian teknis untuk mengawasi pekerjaan para insinyur asing dengan keterampilan yang jauh lebih maju.

Sebelumnya pada hari Jumat, Senator Republik Tom Cotton dari Arkansas, ketua Komite Intelijen, mengutip ProPublica dalam suratnya kepada Hegseth yang menanyakan rincian tentang kontraktor DOD mana yang menggunakan personel Tiongkok untuk memelihara sistem informasi dan komputasi departemen.

“Tiongkok menjadi salah satu ancaman paling agresif dan berbahaya bagi AS sebagaimana dibuktikan oleh infiltrasinya terhadap infrastruktur penting, jaringan telekomunikasi, dan rantai pasokan kami,”" tulis Cotton yang diunggahnya di X. “DOD harus waspada terhadap semua potensi ancaman dalam rantai pasokannya, termasuk yang berasal dari subkontraktor,” tambahnya.

Sejak 2011, perusahaan komputasi awan seperti Microsoft yang ingin menjual layanannya kepada pemerintah AS harus menetapkan cara untuk memastikan bahwa personel yang menangani data federal memiliki otorisasi akses dan pemeriksaan latar belakang yang diperlukan.