Pemerintahan Trump Tolak Reformasi Pandemi WHO, Dinilai Melanggar Kedaulatan AS

WASHINGTON - Amerika Serikat pada hari Jumat (18/7) secara resmi menolak perubahan aturan respons pandemi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan tindakan tersebut melanggar kedaulatan nasional.

Keputusan ini muncul beberapa bulan setelah Trump memulai proses penarikan AS dari badan kesehatan PBB tersebut setelah kembali menjabat pada bulan Januari. Meskipun telah menarik diri, Departemen Luar Negeri AS menyatakan ketentuan dalam reformasi yang diadopsi tahun lalu akan tetap mengikat AS.

Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F Kennedy mengatakan amandemen tersebut “berisiko menimbulkan campur tangan yang tidak diinginkan terhadap hak kedaulatan nasional kita untuk membuat kebijakan kesehatan”.

"Kami akan mengutamakan rakyat Amerika dalam semua tindakan kami dan tidak akan menoleransi kebijakan internasional yang melanggar kebebasan berbicara, privasi, atau kebebasan pribadi rakyat Amerika," tegas mereka.

Rubio dan Kennedy mengatakan AS melepaskan diri dari serangkaian amandemen Peraturan Kesehatan Internasional, yang menyediakan landasan hukum untuk koordinasi global selama wabah penyakit.

Perubahan yang diadopsi tahun lalu oleh Majelis Kesehatan Dunia di Jenewa, mencakup komitmen terhadap “solidaritas dan kesetaraan” dan pembentukan mekanisme untuk menilai kebutuhan negara-negara berkembang selama keadaan darurat kesehatan global.

Revisi tersebut menyusul kegagalan upaya yang lebih luas untuk menyepakati perjanjian pandemi, yang menghadapi perlawanan keras dari anggota parlemen dan komentator konservatif di AS, Inggris, dan negara lain.

Sengketa HAKI

Meskipun pemerintahan Biden telah berpartisipasi dalam negosiasi, pada akhirnya mereka tidak mendukung bahasa final, dengan alasan kekhawatiran atas perlindungan hak kekayaan intelektual untuk vaksin yang dikembangkan AS.

Rubio dan Kennedy juga mengkritik kerentanan politik WHO yang dirasakan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat.

“Perubahan tersebut gagal mengatasi kerentanan WHO terhadap pengaruh politik dan sensor – terutama dari Tiongkok – selama wabah,” kata pernyataan mereka.