Tabrak Kampanye BKKBN, Rano Karno Ancam Potong Tukin ASN yang Telat Usai Antar Anak Sekolah

JAKARTA - Jakarta kembali memanas, bukan karena cuaca, tapi karena pernyataan mengejutkan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang menyebut akan memotong tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telat gara-gara antar anak sekolah.

Dalam konferensi pers, Wakil Gubernus Jakarta Rano Karno dengan tegas menyatakan tidak ada toleransi bagi ASN yang datang terlambat ke kantor hanya karena alasan mengantar anak ke sekolah. Rano Karno mengatakan hal ini pada Senin (14/7/2025).

Menurut Rano, ASN yang terlambat akan langsung dikenai sanksi tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin). Meski belum dijelaskan berapa besar potongan tersebut, sinyal yang dikirim Rano cukup jelas, jangan coba-coba menunda tugas sebagai abdi negara demi urusan pribadi, termasuk mengantar anak ke sekolah.

“Saya paham hari pertama sekolah itu penting, tapi tanggung jawab sebagai ASN lebih utama. Kalau semua ASN minta izin karena alasan yang sama, siapa yang menjalankan pemerintahan?” ujar Rano.

Yang bikin geger, sikap keras ini justru bertentangan dengan kampanye nasional yang tengah digaungkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN). 

Dalam kampanye bertajuk “Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah,” pemerintah pusat justru mendorong peran aktif para ayah, termasuk ASN pria untuk hadir dan memberikan dukungan emosional pada anak di momen krusial hari pertama sekolah.

BKKBN menilai keterlibatan ayah sejak hari pertama bisa memberi dampak besar bagi pembentukan karakter dan rasa percaya diri anak. Bahkan, kampanye ini disebut sebagai langkah penting untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Namun, Rano tampaknya tidak bergeming dengan gerakan ini. Dia berpendapat kampanye tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kedisiplinan kerja di lingkungan pemerintahan daerah. 

“Kami tidak melarang ASN menjadi ayah yang baik, tapi semua harus proporsional. Ada waktu dan tanggung jawab yang harus seimbang,” tegas Rano.

Pernyataan Rano langsung menuai pro dan kontra di media sosial. Banyak netizen yang mempertanyakan mengapa Pemprov DKI tak sedikit melonggarkan aturan demi mendukung peran ayah dalam keluarga. Beberapa menyebut sikap Pemprov DKI ini kaku dan tidak peka terhadap nilai-nilai keluarga.

Sementara itu, sebagian lainnya justru mendukung langkah tegas Rano, menyebut bahwa ASN harus menjadi contoh disiplin, terlebih di hari-hari penting seperti awal tahun ajaran. 

“Kalau ASN minta dispensasi hari pertama, nanti hari kedua dan ketiga juga pakai alasan lain. Disiplin itu kunci,” tulis seorang pengguna di X.

Konflik kecil antara aturan pusat dan kebijakan daerah ini jadi sinyal pemerintah perlu menyelaraskan kampanye dan implementasi di lapangan. 

Jangan sampai yang satu mendorong partisipasi keluarga, sementara yang lain mengancam sanksi hanya karena orang tua ingin hadir untuk anak mereka.

Apakah ini bentuk ketegasan atau ketidaksensitifan birokrasi? Bagaimana pendapat kalian?