Indonesia Gencarkan Diplomasi Dagang, Teken Kesepakatan Energi dengan Raksasa AS untuk Cegah Tarif

JAKARTA - Indonesia terus menggencarkan upaya diplomatik guna menghindari ancaman tarif impor sebesar 32 persen dari Amerika Serikat yang dinilai berpotensi mengganggu sektor ekspor nasional. Salah satu langkah utama dilakukan dengan mengirimkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Washington, D.C., sekaligus menjalin kerja sama energi strategis dengan perusahaan-perusahaan besar asal AS.

Airlangga memimpin langsung delegasi Indonesia untuk bertemu dengan pejabat tinggi pemerintahan AS, termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah alternatif solusi untuk meredam ketegangan dagang yang tengah berlangsung.

“Pertemuan sejauh ini berjalan positif, tetapi kita masih harus menunggu hingga 1 Agustus,” ujar Airlangga kepada wartawan, Kamis (10/7).

Langkah diplomatik ini ditempuh setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif tinggi terhadap berbagai produk asal Indonesia. Pemerintah khawatir kebijakan tersebut dapat menekan stabilitas perdagangan dan berisiko menghambat pertumbuhan sektor ekspor, khususnya produk-produk padat karya yang menyasar pasar Amerika.

Sebagai bentuk itikad baik dan komitmen terhadap hubungan dagang bilateral, Pertamina melalui anak perusahaannya, Kilang Pertamina Internasional (KPI), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga perusahaan energi terkemuka asal AS: ExxonMobil, Chevron, dan KDT Global Resources. Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan impor energi dari AS, dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan serta memperkuat posisi dalam negosiasi tarif.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengumumkan adanya rencana kerja sama senilai total US$34 miliar dengan sejumlah mitra asal AS. Dari jumlah itu, sekitar US$15,5 miliar direncanakan untuk impor energi—meliputi LNG, bahan bakar minyak, dan teknologi energi bersih. Inisiatif ini dinilai strategis tidak hanya dalam konteks dagang, tetapi juga untuk mendukung transisi energi nasional.

Walau nilai spesifik dari MoU yang diteken Pertamina belum dipublikasikan secara resmi, pemerintah berharap kesepakatan ini dapat menurunkan tensi perdagangan dan membuka jalan dialog yang lebih konstruktif. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mendorong peningkatan investasi dan arus perdagangan dua arah antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam jangka panjang.

Dengan waktu yang semakin sempit menuju tenggat 1 Agustus, Indonesia menempatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama untuk menjaga akses pasar, menghindari tekanan tarif, dan memastikan kelangsungan sektor ekspor yang menyerap jutaan tenaga kerja domestik.