Negara BRICS Desak Reformasi IMF dan Akhiri Dominasi Barat

Minggu, 06 Jul 2025, 14:10 WIB

JAKARTA - Para menteri keuangan dari kelompok negara berkembang BRICS menyerukan reformasi mendasar terhadap Dana Moneter Internasional (IMF), termasuk perubahan sistem kuota dan penghentian tradisi kepemimpinan Eropa di lembaga tersebut. Seruan ini dituangkan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, pada Sabtu (7/7), menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar dalam waktu dekat.

Untuk pertama kalinya, negara-negara anggota BRICS yang kini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta anggota baru Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyatakan posisi bersama dalam upaya mendorong reformasi IMF. Mereka menegaskan komitmen untuk mendukung proposal tersebut pada sesi peninjauan IMF pada Desember mendatang, yang akan membahas perubahan kuota hak suara dan kontribusi anggota.

Ket. Foto: Ricardo Alban, Presiden Konfederasi Industri Nasional (CNI), menyampaikan pidato saat Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin — Sumber: Reuters

"Penataan ulang kuota seharusnya mencerminkan posisi relatif para anggota dalam ekonomi global, sembari melindungi jatah kuota para anggota termiskin," demikian bunyi pernyataan resmi BRICS. Para menteri juga menginginkan formula baru yang mempertimbangkan ukuran ekonomi dan daya beli suatu negara, termasuk nilai relatif mata uang mereka.

Pejabat Brasil yang turut hadir dalam negosiasi menyampaikan bahwa formula tersebut dirancang agar lebih mencerminkan kepentingan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Langkah ini dinilai sebagai penyeimbang terhadap dominasi negara-negara maju dalam sistem pengambilan keputusan IMF.

BRICS juga menyoroti pentingnya mengakhiri praktik lama yang menempatkan orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana IMF dan orang Amerika sebagai Presiden Bank Dunia. Menurut mereka, proses seleksi harus berbasis pada prestasi dan memperhatikan representasi kawasan secara adil. "Kesepakatan para pemimpin pasca-Perang Dunia II sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan tatanan dunia saat ini," tegas mereka.

Lebih lanjut, kelompok BRICS juga mengonfirmasi tengah menjajaki pembentukan mekanisme jaminan baru yang akan didukung oleh New Development Bank (NDB), bank pembangunan milik BRICS. Mekanisme ini bertujuan menurunkan biaya pembiayaan dan mendorong investasi di negara-negara berkembang.

Dengan perluasan keanggotaan dan konsolidasi agenda bersama, BRICS semakin menunjukkan posisinya sebagai kekuatan tandingan dalam sistem ekonomi global yang selama ini didominasi kekuatan Barat. Kelompok ini berupaya menjadi suara kolektif bagi Dunia Ketiga dan menegaskan perlunya sistem keuangan global yang lebih inklusif dan adil.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Paundra Zakirulloh

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.