Desakan Pengemudi Truk Menggema, Airlangga: Isu ODOL Akan Dibahas!

JAKARTA – Kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) sangat penting karena berkaitan erat dengan keselamatan jalan, infrastruktur, dan efisiensi logistik.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan praktik kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan yang diizinkan, yang sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, dan inefisiensi dalam rantai pasokan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan aspirasi dari gabungan organisasi pengemudi truk Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa, terkait isu Over Dimension Over Loading (ODOL) akan ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait.

“Tentu nanti apa yang menjadi aspirasi nanti ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait,” katanya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7).

ODOL merupakan praktik pengoperasian truk yang melebihi batas dimensi fisik maupun kapasitas muatan yang telah ditentukan. Praktik tersebut sering dilakukan demi efisiensi biaya logistik, namun berdampak besar terhadap keamanan jalan dan infrastruktur.

Dan, menurut Airlangga, memang beberapa komoditas yang terlihat berjalan menggunakan fasilitas truk ODOL adalah industri yang berat seperti industri baja, industri semen, dan industri daripada makanan, minuman.

Hari ini, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ratusan personel untuk mengawal aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan organisasi pengemudi truk Indonesia di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan DPR RI terkait ODOL.

Ada sekitar 500 orang yang menggelar aksi demo di kawasan Kemenhub. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan kurang lebih 366 personel untuk mengawalnya.

Aksi yang dilakukan oleh para sopir angkutan truk itu dengan tuntutan agar pemerintah mengkaji kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) ODOL.

Selain di Kemenhub, aksi juga akan dilaksanakan di depan Gedung DPR RI dengan massa aksi yang sama dengan total 386 personel dari Polres.

Beberapa gabungan organisasi pengemudi Indonesia yang terlibat dalam aksi tersebut yaitu Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), dan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN). Mereka yang tergabung dalam Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) juga ikut menggelar aksi.

Pada kesempatan lain, Kemenhub telah memastikan siap menerima perwakilan sopir truk soal demonstrasi yang dilakukan hari ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pertemuan antara Kemenhub dan perwakilan sopir truk terkait isu ODOL telah dilakukan.

Sejumlah isu utama disampaikan oleh para pengemudi, antara lain revisi Undang-Undang Prioritas, perlindungan bagi pengemudi termasuk aspek kesejahteraan, dan penegakan hukum yang tidak hanya menyasar sopir sebagai objek.

Selain itu, tuntutan lainnya mencakup penanganan praktik premanisme dan pungli di lapangan, serta permintaan peninjauan ulang terhadap tarif batas atas angkutan barang, yang keseluruhannya berjumlah sekitar lima poin.

Menurut Aan, aksi hari ini merupakan bagian dari agenda yang telah direncanakan cukup lama, sehingga Kemenhub memandangnya sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang sah dari masyarakat.

Jika para sopir truk ingin bertemu dan berdiskusi kembali, lanjutnya, Kemenhub memastikan bakal menerima mereka dengan tangan terbuka demi mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Dia juga menekankan bahwa Kemenhub tetap menjaga komunikasi terbuka demi menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan regulasi yang berlaku.