Polusi Udara di Sejumlah Kota Besar Parah, Perlu Penanganan dengan Manajemen Krisis

JAKARTA - Polusi Jakarta, Tangerang Selatan, dan sejumlah kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya kembali mencatatkan kadar kualitas udara yang tidak sehat, pada Kamis (26/6) dan beberapa hari terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengimbau pemerintah kota dan segenap pemangku kepentingan lain untuk melakukan penanganan secara koordinatif dan segera.

“Selama tiga tahun belakangan ini, Jakarta dan sejumlah kota lainnya sering masuk daftar kota dengan kualitas indeks udara yang buruk, bahkan terburuk di dunia,” jelas dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/6).

"Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berkepanjangan dan perlu ada upaya ekstra yang dilakukan secara kolektif dan koordinatif agar penanganannya bisa dilaksanakan secara intensif," kata Eddy di sela-sela menjadi keynote speaker dalam acara "Validation Seminar Techinal Asistance: Accelarating The Clean Energy Transition in Southeast Asia" di Hotel Mulia.

“Pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait perlu merumuskan peta jalan untuk mereduksi polusi udara yang sudah masuk kategori akut ini. Menambah armada kendaraan umum listrik dan memperluas wilayah operasional bisa menjadi salah satu solusinya, mengingat emisi buang kendaraan merupakan kontributor terbesar dari polusi udara," ungkap Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan sosialisasi bike to work, serta penyempurnaan ekosistem kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor sudah sebaiknya ditingkatkan.

“Selain itu kita juga perlu mengakselerasi program transisi energi yang tertuang dalam RUPTL tahun 2025-34 agar pembangunan sumber-sumber listrik energi terbarukan sebesar 52 GW dapat terwujud, agar pertumbuhan sektor industri, komersial, dan rumah tangga ke depannya berbasis energi terbarukan.”

“Terakhir, kita patut mendalami kembali upaya untuk mempensiun dinikan PLTU batubara yang berpotensi diakhiri masa operasinya lebih awal. Tentu dengan catatan bahwa pembangkit listrik penggantinya berbasis energi terbarukan telah tersedia,” lanjutnya.

Eddy menjelaskan, saat ini ia bersama sejumlah konsultan ekonomi karbon tengah mengkaji skema pembiayaan yang dapat membiayai pensiun dini PLTU batubara tanpa membebani APBN.

“Saya berharap kita semua berkolaborasi dan bekerja secara urgent untuk menangani pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ini adalah panggilan mulia dan saya berharap kita semua meresponsnya dengan cepat,” pungkas Anggota Komisi XII DPR RI ini.