Berikan Pelindungan Pekerja Migran, Menteri P2MI Resmikan Desa Migran Emas di Wonosobo, Jateng

JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, meresmikan "Desa Migran Emas" pada tiga desa, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng), dan menargetkan pertumbuhan ekonomi setempat.

Ketiga desa tersebut adalah Desa Jlamprang, Kuripan, dan Desa Margosari, di Kabupaten Wonosobo, Jateng, kata Karding dalam acara peresmian tersebut, sebagaimana keterangan Kementerian P2MI di Jakarta, kemarin.

“Desa Migran Emas ini adalah gotong royong dari semua stakeholder yang ada di suatu desa untuk memberikan layanan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia,” kata Menteri P2MI tersebut.

Ketiga desa tersebut diproyeksikan menjadi model pengelolaan migrasi pekerja secara aman, legal, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

Adapun bentuk layanan yang disediakan di ketiga desa tersebut meliputi layanan informasi, sosialisasi, literasi, pendampingan usaha dan juga informasi lain yang dibutuhkan untuk meminimalkan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Karding menekankan bahwa Desa Migran Emas merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola pekerja migran secara terstruktur mulai dari tingkat desa.

“Ini kalau dikelola, bisa jadi uang besar. Kalau dikelola, jadi manfaat. Kalau dikelola, jadi berkah untuk masyarakat kita,” ujar Karding di hadapan kepala desa dan warga setempat.

Dia mencontohkan Desa Bumidaya di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai role model. Dari 2.000 penduduk desa itu, sekitar 250 di antaranya bekerja di Taiwan dan mengirim devisa rutin hingga Rp500 juta per bulan ke desa.

“Kenapa bisa? Karena ada ekosistem migran yang dikelola bersama oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Itu yang harus kita tiru,” katanya.

Menurut Karding, dana remitansi yang masuk ke desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi lokal, bahkan mendongkrak pendapatan daerah jika dikelola dengan baik.

Dia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat, untuk bergotong royong memastikan tata kelola migrasi yang aman dan prosedural.

"Kita ingin semua yang berangkat ke luar negeri itu legal. Maka perlu kerja bersama, dari hulu di desa sampai hilir di negara tujuan," katanya pula.