Global Memanas, Hasan Nasbi: Saat Ini Butuh Persatuan, Bukan Provokasi ke Pemerintah
Minggu, 05 Apr 2026, 15:07 WIBJAKARTA - Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa penyataan yang menimbulkan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat untuk dilakukan pada saat ini, di tengah terjadinya dinamika global yang tengah memanas.
Dalam kondisi saat ini, menurut dia, persatuan sangat dibutuhkan agar bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan global.
"Ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri. Tapi, di dalam negeri, orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (5/4).
Dia menyampaikan hal itu guna merespons adanya pernyataan dari seorang pimpinan lembaga survei yang diduga provokatif terhadap pemerintah.
Hasan mengaku miris menyaksikan pernyataan provokatif pimpinan lembaga survei tersebut.
Pimpinan lembaga survei itu, dia tuding ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi hanya karena petahana bukan pihak yang didukungnya pada Pemilu 2024.
"Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok lewat pemilu," katanya.
Dia pun menyayangkan provokasi tersebut datang dari seorang pimpinan lembaga survei yang juga pakar di bidang ilmu politik. Padahal, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini tinggi.
Menurut dia, pimpinan lembaga survei itu tentunya beraktivitas dalam sistem demokrasi, tetapi tidak menghormati proses demokrasi yang telah terbangun.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun provokasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional adalah pelanggaran terhadap demokrasi.
"Kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar Undang-Undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa di terima," katanya.
Berita Terkait:
-
Florian Wirtz Tak Terbebani Label Harga Fantastis dari Liverpool
-
Terseret Arus, Turis Prancis Meninggal di Pantai Kelingking Bali
-
Bulog Optimis, Stok Beras Melimpah Hingga Akhir Tahun Amankan Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan
-
Cak Imin: Indonesia Tak Boleh Medioker, Saatnya Naik Kelas!
-
Pemkab Jayawijaya Pastikan 2026 Ada Perekrutan Calon Taruna PTDI-STTD
-
Kapuspen Luruskan Isu Anggota TNI Ditangkap Polisi karena Memprovokasi
-
Pemain Persikad Depok Bil'asqan Kolaps dan Kejang, PSSI Sesalkan Insiden yang Menimpa
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.