Enam Warga AS Ditahan karena Mencoba Mengirim Beras, Alkitab, dan Uang Dolar ke Korea Utara

Jumat, 27 Jun 2025, 14:40 WIB

SEOUL - Pihak berwenang Korea Selatan baru-baru ini menahan enam warga negara Amerika Serikat yang berupaya mengirim sekitar 1.300 botol plastik berisi beras, uang dolar AS, dan Alkitab ke Korea Utara melalui laut, menurut laporan berita.

Tersangka AS ditangkap pada dini hari Jumat pagi setelah mereka tertangkap saat mencoba melepaskan botol-botol tersebut ke laut dari Pulau Gwanghwa, dekat daerah perbatasan garis depan yang dibatasi dengan Korea Utara, kantor berita resmi Korea Selatan Yonhap melaporkan.

Ket. Foto: Paku anti-pendaratan yang dipasang oleh militer Korea Selatan terlihat saat air surut di sebuah pantai. Enam warga negara AS ditahan di Korea Selatan dekat daerah perbatasan terlarang dengan Korea Utara. — Sumber: Istimewa

Dari  Al Jazeera, keenam orang tersebut ditahan setelah satuan militer pantai yang menjaga daerah tersebut melaporkan mereka ke polisi. Daerah yang dimaksud dibatasi untuk umum setelah ditetapkan sebagai zona bahaya pada bulan November karena letaknya yang dekat dengan utara.

Aktivis yang mengapungkan botol plastik atau menerbangkan balon melintasi perbatasan Korea Selatan dengan Korea Utara telah lama menyebabkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Perintah administratif yang melarang peluncuran propaganda anti-Pyongyang ke arah utara sudah berlaku di wilayah tersebut, menurut Yonhap.

Pada tanggal 14 Juni, polisi menahan seorang aktivis karena diduga menerbangkan balon menuju Korea Utara dari Pulau Gwanghwa.

Dua polisi Korea Selatan mengonfirmasi penahanan keenam orang tersebut kepada kantor berita The Associated Press tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan undang-undang tahun 2020 yang mengkriminalisasi pengiriman selebaran dan barang-barang lainnya ke Korea Utara, dengan menyebutnya sebagai pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berbicara.

Namun, sejak menjabat pada awal Juni, pemerintahan liberal baru Presiden Lee Jae-myung berupaya untuk menindak tegas kampanye sipil tersebut dengan undang-undang terkait keselamatan lainnya guna menghindari meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara dan meningkatkan keselamatan penduduk garis depan Korea Selatan.

Lee menjabat dengan janji untuk memulai kembali perundingan yang telah lama tertunda dengan Korea Utara dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea. Pemerintahannya telah menghentikan siaran propaganda anti-Pyongyang melalui pengeras suara di garis depan, dan siaran serupa dari Korea Utara tidak pernah terdengar lagi di kota-kota garis depan Korea Selatan sejak saat itu.

Masih belum jelas apakah Korea Utara akan menanggapi sikap damai Lee setelah tahun lalu negara itu berjanji untuk memutuskan hubungan dengan Korea Selatan dan mengabaikan tujuan reunifikasi Korea secara damai.

Pembicaraan resmi antara kedua Korea telah terhenti sejak 2019, ketika diplomasi yang dipimpin AS mengenai denuklirisasi Korea Utara gagal.

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.