Kedaulatan Pangan Lokal Harus Diperkuat

RUU Pangan katanya tengah berada dalam tahap penyusunan naskah akademik, dan terdapat sejumlah muatan yang masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Beberapa di antaranya adalah terkait produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, hingga kerawanan pangan.

“Mengenai kerawanan pangan, ini juga menyangkut diversifikasi pangan lokal, kemudian keragaman sumber daya alam, food loss atau kehilangan pangan,” kata Santi.

Topik-topik tersebut akan diperluas ke beberapa faktor eksternal seperti tantangan iklim dalam ketahanan pangan, penyelamatan pangan yang masih berhubungan dengan food loss dan food waste, termasuk keamanan pangan dan pengawasan penyelenggaraan pangan.

Berkelanjutan dan Resilien

Pengamat Pertanian dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta yang diminta pendapatnya mengatakan, kedaulatan pangan adalah konsep yang sangat penting, terutama dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman hayati dan budaya pertanian.

Dengan memperkuat kedaulatan pangan lokal berarti memberi ruang bagi produksi pangan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta mengurangi kebergantungan pada impor. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan resilient.

“Revisi undang-undang ini perlu menegaskan pentingnya kedaulatan pangan lokal dengan memberikan dukungan yang lebih kuat untuk produksi pangan yang berbasis pada potensi daerah. Ini termasuk pengaturan yang jelas untuk mengembangkan varietas pangan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat,”tegas Muliarta.

Regulasi jelasnya harus mempertimbangkan aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim agar membantu petani lokal untuk bertahan dan berproduksi secara berkelanjutan.

“Undang-undang harus memberikan panduan bagi petani untuk mengimplementasikan praktik yang ramah lingkungan dan tahan terhadap perubahan iklim,”paparnya.