Kak Seto Sebut Kebijakan Militerisasi Murid di Jawa Barat Tidak Melanggar HAM

JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, menilai, kebijakan militerisasi murid bermasalah di Jawa Barat tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut dipastikan usai meninjau langsung para murid yang dibawa ke barak militer untuk mendapat pendidikan karakter.

Kak Seto menegaskan tidak ada hak anak yang dilanggar dalam kegiatan pendidikan karakter tersebut, meskipun dilaksanakan di lingkungan militer. Menurutnya, meskipun ada unsur kedisiplinan militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka.

"Anak-anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi," ujar Kak Seto, dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, Selasa (13/5).

Dia menambahkan, pendidikan karakter ini dikawal oleh berbagai pihak secara intensif. Dengan demikian, pelaksanaannya aman dan memberi dampak positif bagi para peserta didik.

Kak Seto juga mengapresiasi program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dia menyebut Pemprov Jabar sangat terbuka terhadap masukan, termasuk permintaannya untuk meninjau langsung kondisi anak-anak peserta didik.

"Pak Gubernur sangat terbuka, saya ajukan untuk melihat kondisi anak-anak, beliau mempersilakan, saya mengapresiasi sekali," terangnya.

LPAI, lanjut Kak Seto, akan terus memantau hingga pendidikan karakter ini selesai. Dia bahkan berencana untuk kembali datang dalam waktu dekat guna menjadi narasumber dan mengajar langsung para siswa.

"Tetap semangat. Jaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jangan saling menyakiti, membully, atau bertikai. Jaga kekompakan karena kita semua menuju satu tujuan: menjaga keutuhan NKRI," pesannya kepada para murid.