Soroti soal Premanisme yang Dibungkus Ormas, MPR RI Apresiasi Keberpihakan Presiden Prabowo ke Buruh

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Secara khusus Eddy menekankan pentingnya peran buruh dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Momentum 1 Mei harus menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja tidak bisa dilepaskan dari terciptanya ekosistem usaha dan investasi yang sehat,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Secara khusus, Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini juga memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam peringatan Hari Buruh.

“Presiden Prabowo menjadi presiden pertama di era reformasi yang ikut dalam aksi Mayday setelah sebelumnya Bung Karno hadir dalam Peringatan May Day di tahun 1965. Apresiasi dan penghargaan untuk beliau Presiden Prabowo,” lanjutnya.

“Kehadiran Presiden Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merangkul dan memperjuangkan aspirasi buruh. Ini adalah simbol kuat bahwa negara akan berpihak pada kelompok buruh,” ungkapnya.

Anggota DPR RI Komisi XII ini menegaskan bahwa keberpihakan pada buruh tidak cukup hanya melalui kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga melalui jaminan iklim investasi yang bebas dari gangguan.

Secara khusus Eddy menyoroti praktik premanisme yang dibungkus atas nama organisasi masyarakat sebagai salah satu ancaman serius terhadap iklim usaha. “Investasi yang masuk ke Indonesia tidak boleh terganggu oleh intimidasi atau pungutan liar dari oknum yang mengatasnamakan ormas. Kalau kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja, kita harus pastikan tidak ada ruang bagi premanisme berkedok organisasi,” tegasnya.

Waketum PAN ini menyerukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merusak iklim investasi. “Hari Buruh adalah pengakuan atas kontribusi besar para pekerja. Kita perlu terus memperjuangkan hak-hak mereka, dan itu hanya bisa tercapai jika ada ruang usaha yang aman dan adil,” kata Eddy.

“Negara harus hadir dan tegas. Perlindungan terhadap investor adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan buruh itu sendiri,” tutupnya.