Prabowo Klaim Perputaran Uang di Desa karena MBG Capai Rp6 Miliar, Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan perputaran uang akibat pertumbuhan ekonomi di desa setelah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 6 miliar rupiah dalam kurun waktu 1 tahun.

Dalam sambutan saat meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, Rabu, Prabowo mengatakan bahwa perputaran uang di desa sebelum pelaksanaan MBG hanya berkisar rata-rata 1 miliar rupiah per tahun.

“Dengan program Makan Bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah (menjadi) Rp6 miliar satu tahun. Minimal (Rp) 5 (miliar), 6 (miliar) ada yang 7 (miliar), ada yang 8 miliar. Yang tadinya hanya (Rp) 1 miliar beredar di desa menjadi (Rp) 6 miliar satu desa,” kata Prabowo seperti disaksikan dalam jaringan akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (23/4).

Presiden menjelaskan bahwa pesatnya peningkatan peredaran uang di desa tersebut karena Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana MBG menyerap dan membeli komoditas pertanian daerah sebagai bahan baku menu MBG.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap desa yang menjadi dapur MBG tentunya akan menyerap berbagai komoditas sayuran dan protein yang diolah menjadi menu dalam MBG. Pada akhirnya, perekonomian di desa dapat tumbuh signifikan.

“Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan, hidup,” kata Prabowo.

Sasar 82,9 Juta

Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun pertama diluncurkan sudah menyasar 82,9 juta anak dan ibu hamil pada akhir 2025.

Menurut Presiden, tidak ada program pemberian makan gratis di dunia yang membuat ibu hamil juga menerima manfaat dari program tersebut. “Program MBG itu mulai dari ibu hamil, mungkin satu-satunya negara di dunia. Di mana ada program ibu hamil, tiap hari makan diantar ke rumahnya. Coba kasih lihat di mana ada negara sekarang,” tanya Prabowo kepada hadirin.

Kepala Negara menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG pada ibu hamil dilakukan dengan mengantarkan makanan tersebut langsung ke rumah penerima manfaat. Bahkan, Prabowo menceritakan bahwa ia sering mendapat surat dari para pemimpin dunia terkait kesuksesan pelaksanaan MBG yang diluncurkan sejak Januari 2025 itu.

Terpisah,Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan program MBG akan diperketat pasca temuan siswa keracunan akibat menu MBG.

“Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dadan, usai menjenguk siswa keracunan, di Cianjur, Rabu.

Dia memastikan, pengolahan makanan di dapur penyedia MBG telah mengikuti standar yang ditetapkan. Meski demikian, evaluasi menyeluruh akan tetap dilakukan, mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah.

Dadan melanjutkan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut. Hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7–10 hari.

Sebagai informasi, puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, mereka sedang dirawat di fasilitas kesehatan setempat.

Dadan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Informasi terkini akan terus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi BGN.

Dia menekankan, perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Gizi yang baik terbukti mendukung kesehatan fisik, perkembangan otak, serta kecerdasan dan daya pikir anak di usia sekolah.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengungkapkan, kejadian keracunan siswa usai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus justru menyebabkan gangguan kesehatan. Kejadian tersebut menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. “Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” katanya.

Selain di Cianjur, kata dia, keracunan juga terjadi di Sukoharjo, Nunukan Selatan, dan Batang. Serangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa keracunan bukanlah kasus insidental, melainkan gejala sistemik dari persoalan mendasar dalam tata kelola program.

“Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan,” ucapnya. ruf/Ant/S-2