Penyusunan Haluan Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan di NTB

Mataram - Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merumuskan penyusunan rancangan haluan pemajuan kebudayaan daerah jangka panjang untuk periode 2026 hingga 2045.

Ketua Dewan Kebudayaan Daerah NTB Abdul Wahid mengatakan dokumen itu dapat menjadi pedoman pembangunan kebudayaan yang menjadi acuan bagi lintas periode kepemimpinan kepala daerah.

"Dokumen induk penting supaya gerak pemajuan kebudayaan bisa berkelanjutan, tidak ganti gubernur ganti lagi kebijakan," ujar dia saat ditemui usai menggelar diskusi kelompok terpumpun di Museum NTB, Mataram, Rabu

Ia menjelaskan penyusunan haluan pemajuan kebudayaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang diterjemahkan sesuai karakteristik Nusa Tenggara Barat.

Keberadaan haluan dapat menciptakan kesinambungan kebijakan, sehingga pembangunan kebudayaan tidak berjalan zigzag dan mampu mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, haluan tersebut juga menjadi dasar penyusunan peta jalan Pemajuan Kebudayaan NTB 2026-2030 yang digunakan pemerintah daerah dalam merumuskan program prioritas jangka menengah.

Dewan Kebudayaan Daerah NTB menargetkan penyusunan rancangan haluan pemajuan kebudayaan dilakukan mulai akhir Juli hingga September 2026.

"Penyusunan dokumen dilakukan melalui delapan tahapan yang diawali dengan pemetaan kondisi eksisting pemajuan kebudayaan," kata Wahid.

Ia menyampaikan data yang terkumpul langsung dilakukan validasi melalui kunjungan ke 10 kabupaten/kota menggunakan instrumen dan metodologi yang telah disiapkan.

Tahap pemetaan mencakup penelaahan berbagai produk hukum dan dokumen perencanaan mulai dari undang-undang, peraturan daerah, peraturan gubernur, RPJMN, RPJMD, hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan kebudayaan.

Sinkronisasi juga dilakukan dengan sektor lain, seperti pendidikan, pariwisata, sosial, dan kesatuan bangsa dan politik agar seluruh kebijakan dapat tersusun dalam satu kerangka pembangunan kebudayaan

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan akademik dan teori kebudayaan sebelum dirumuskan menjadi rancangan haluan yang bersifat teknokratis.

Pemerintah NTB memfasilitasi penyusunan haluan pemajuan kebudayaan dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari perguruan tinggi, seniman, hingga budayawan agar dokumen yang dihasilkan merepresentasikan kepentingan seluruh pihak.

Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan berharap keberadaan haluan pemajuan kebudayaan mampu menjaga kesinambungan kebijakan meski terjadi pergantian kepala daerah.

"Kita tidak tahu arah ke depan seperti apa. Tapi minimal, kita sudah punya modal bahwa kita sudah punya haluan untuk 2045," kata dia.