Jateng Fokus Swasembada Pangan di 2026, Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Kolaborasi Antarwilayah

PATI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menegaskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan sektor pangan, menyusul penyelesaian infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang menjadi prioritas pada tahun 2025.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Pati, yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (21/4).

Dalam forum yang dihadiri perwakilan dari lima daerah — Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora — Luthfi menekankan pentingnya kesinambungan antarprogram pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Semua perencanaan harus terintegrasi dan berjenjang. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan begitu, arah pembangunan kita lebih terukur,” ujar Luthfi.

Musrenbangwil ini menjadi momen strategis untuk menghimpun berbagai persoalan riil di daerah. Masukan dari pertemuan ini akan disusun dalam rancangan pembangunan provinsi yang lebih luas pada Musrenbang tingkat Jawa Tengah.

Secara khusus, Gubernur meminta kepala daerah memprioritaskan pemetaan masalah yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.

Ia menilai, sebagai salah satu tulang punggung produksi pangan nasional, Jawa Tengah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kestabilan suplai.

“Kalau ingin swasembada, kita harus tahu masalahnya di mana. Lahan-lahan rawan kekeringan harus segera diintervensi. Apakah lewat sumur dalam, irigasi baru, atau teknologi lain. Harus konkret,” tegasnya.

Jawa Tengah sendiri ditargetkan mampu menyumbang hingga 11 juta ton padi selama tahun 2025.

Hingga April, produksi sudah mencapai 4,9 juta ton — angka yang cukup menggembirakan dalam mendekati target nasional.

Di sisi lain, Gubernur juga menyoroti pentingnya pengembangan wilayah aglomerasi, khususnya di eks Karesidenan Pati yang memiliki keunggulan di sektor pertanian, perikanan, dan industri.

Kolaborasi lintas daerah menurutnya menjadi kunci untuk membentuk kawasan ekonomi baru yang kuat dan saling mendukung.

“Bupati-bupati tidak bisa lagi bekerja sendiri. Mereka harus duduk bareng, sepakati prioritas pembangunan lintas batas, dan dorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru,” kata Luthfi menutup arahannya.

Musrenbangwil kali ini juga menjadi awal dari proses perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat provinsi.

Nantinya, Musrenbang Jawa Tengah akan mengundang tokoh masyarakat dan forkopimda untuk merumuskan kebijakan final pembangunan tahun 2026.