PSIS, PSM, dan Persik Disanksi FIFA: Tiga Periode Larangan Transfer Dijatuhkan

JAKARTA – FIFA kembali menjatuhkan sanksi kepada sejumlah klub Indonesia. Kali ini, tiga klub Liga 1 menjadi sorotan: PSIS Semarang, PSM Makassar, dan Persik Kediri. Ketiganya dijatuhi larangan transfer selama tiga periode karena pelanggaran kontrak serta tunggakan gaji pemain asing.

“Sanksi ini bisa dibilang menjadi “parsel Lebaran” pahit bagi sepak bola Indonesia. PSIS Semarang resmi mendapatkan hukuman pada 2 April 2025, disusul PSM Makassar pada 28 Maret 2025, dan Persik Kediri sejak 27 Januari 2025,” demikian tulis Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali di akun Instagram-nya, Senin (14/4).

Masalah ini ternyata tidak hanya menimpa tim-tim di kasta tertinggi. Dua klub dari kasta bawah, Sada Sumut United (26 Januari 2024) dan Persiwa Wamena (12 Mei 2022), juga berada dalam daftar sanksi FIFA dan hingga kini belum menyelesaikan kewajiban mereka. Akibatnya, larangan transfer masih berlaku dan belum dicabut.

Sebelumnya, beberapa klub Indonesia juga pernah merasakan sanksi serupa. Persija Jakarta, Barito Putera, PSS Sleman, Persiraja Banda Aceh, hingga Persikab Bandung sempat dijatuhi larangan transfer dari FIFA. Namun, sanksi tersebut sudah dicabut setelah klub-klub tersebut menyelesaikan kewajiban finansial terhadap para pemain.

Deretan sanksi ini menunjukkan bahwa masih banyak klub yang belum sehat secara finansial. Hal ini menjadi peringatan keras bagi PSSI sebagai regulator dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi untuk lebih tegas menegakkan aturan lisensi klub profesional, terutama dalam aspek keuangan dan manajemen kontrak.

Jika tunggakan gaji terus terjadi dan FIFA terus mengirimkan surat sanksi, maka kredibilitas PSSI di mata FIFA bisa makin tercoreng. Klub-klub Indonesia juga akan dirugikan dalam jangka panjang, terutama dari sisi pengembangan tim dan daya saing di kancah internasional.

“Kini saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan lisensi klub. Pengelolaan keuangan yang sehat serta pemenuhan hak-hak pemain harus menjadi prioritas utama. Tanpa hal itu, sepak bola Indonesia hanya akan berjalan di tempat dan terus menjadi langganan sanksi dari federasi sepak bola dunia,” tandas Akmal.