Tolak Aturan Pasang VMS, Puluhan Nelayan Muara Angke Berunjuk Rasa

JAKARTA - Puluhan nelayan dari Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jakarta melakukan unjuk rasa di Dermaga T Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (13/4).

Mereka menolak aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring sistem berbasis sinyal di setiap kapal mereka.

"Kami menolak aturan ini dan kami minta tolong kepada Presiden Prabowo agar aturan yang memberatkan seperti ini dihapuskan," kata perwakilan nelayan Muara Angke, Najirin di Jakarta.

Ia mengatakan melalui aturan ini nelayan dipaksa memasang VMS di kapal mereka dan untuk pemasangan satu unit nelayan dikenakan biaya 17 juta rupiah.

Selain itu nelayan dikenakan pajak VMS mencapai Rp7 juta lebih per tahun. Untuk mengurus surat administrasi dibutuhkan biaya 1,1 juta rupiah dan pajak 6,6 juta rupiah. 

Tidak hanya itu, jika VMS ini rusak maka harus diperbaiki teknisi khusus dan nelayan harus menunggu. "Butuh waktu sehingga nelayan tidak bisa melaut," kata dia.

Selanjutnya, setelah VMS ini terpasang, kapal nelayan dipantau dan jika berada di 12 mil lepas pantai dianggap melanggar dan dikenakan sanksi.

"Kami sudah pernah ditangkap karena menepi sebelum kembali ke dermaga dan kami ditangkap serta didenda 28,9 juta rupiah," kata dia.

Menurut dia, kapal itu hanya istirahat ke pinggir untuk mengantar barang dan itu dikatakan pelanggaran. "Ini sungguh memberatkan para nelayan," kata dia

Ia menegaskan, VMS ini bukan mempermudah para nelayan tapi malah menyulitkan dan jika tidak dimiliki maka pihak terkait tidak mengeluarkan Surat Layak Operasi (SLO) untuk menangkap ikan.

"Kami mohon aturan ini dikasi kembali dan jangan menyusahkan rakyat kecil," kata dia

Ketua Gerbang Tani Jakarta, Tri Waluyo mengatakan, hari ini pihaknya menggelar aksi di Dermaga T Pelabuhan Muara Angke. Jika tidak ada perubahan, pihaknya akan menggelar aksi di depan Istana agar pesan ini sampai kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memperjuangkan apa yang memberatkan nelayan dan kami akan turun ke jalan," kata dia. Ant