Kadin Sebut Perkuat Pasar Domestik di Tengah Kenaikan Tarif Impor AS

Surabaya - Ketua Kadin Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto menyatakan penguatan perdagangan dalam negeri, mencari negara tujuan ekspor baru, serta meningkatkan investasi melalui kemudahan usaha merupakan beberapa langkah penting yang dapat dilakukan di tengah pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika.

"Yang tidak kalah penting adalah harus mampu memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dengan komunikasi yang baik dan kebijakan yang kongkrit," katanya di Surabaya, Selasa (8/4).

Adik menuturkan pemerintah harus mampu manfaatkan dan eksplor bidang-bidang lain yang dapat mendukung perekonomian tanah air termasuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang baik.

Terlebih, langkah Presiden AS Doland J.Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 32 persen bagi Indonesia sangat berpotensi memukul ekonomi termasuk Jawa Timur.

"Ada dampak langsung dan tak langsung. Dampak langsung di antaranya adalah penurunan ekspor," ujarnya.

Apabila dilihat dari negara tujuan utama ekspor nonmigas Jatim, AS merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor nonmigas yakni pada Januari 2025 mencapai 281,96 juta dolar AS atau 14,5 persen dari total ekspor nonmigas provinsi ini,

Di sisi lain, produk unggulan Jatim yang diekspor ke AS berupa perhiasan, produk logam, tekstil, alas kaki, elektronik, kayu, dan barang dari kayu berisiko mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengganggu pemasukan devisa.

"Dampak tak langsung akibat efek domino dari kebijakan tersebut diantaranya adalah terganggunya rantai pasok," katanya.

Adik mengatakan penurunan ekspor mengakibatkan rantai pasok terganggu seperti industri pendukung seperti pemasok bahan baku lokal dan UMKM komponen mengalami pengurangan pesanan.

Hal tersebut berdampak pada arus kas perusahaan, menunda investasi, dan menimbulkan efek lanjutan terhadap seluruh ekosistem industri di Jawa Timur.
Menurut Adik, dampak selanjutnya adalah ancaman PHK karena industri padat karya di Jawa Timur berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan produksi.

Akibatnya, ribuan tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan, terutama di sektor garmen, sepatu, dan elektronik, dan produk kayu yang sebelumnya berorientasi ekspor ke Amerika Serikat.

Pada akhirnya terjadi penurunan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi Jatim karena berkurangnya kegiatan ekspor dan produksi industri hingga pendapatan daerah dari pajak dan retribusi ikut menurun.

"Yang terakhir adalah dampak sosial yaitu ketimpangan dan ketegangan karena PHK massal dapat memicu lonjakan kemiskinan, putus sekolah, kerawanan sosial, dan ketegangan sosial seperti demonstrasi," kata Adik.