Ekonom UMI Makassar Wanti-Wanti Dampak Lebaran 2025 terhadap Konsumsi Masyarakat
Selasa, 08 Apr 2025, 00:00 WIBMAKASSAR - Pemerintah perlu mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyakarat dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, hal itu berisiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi pada awal triwulan II-2025.
Ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Etik Prihatin memperingatkan penurunan daya beli masyarakat setelah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah dapat memicu penurunan konsumsi rumah tangga.
"Penurunan daya beli masyarakat itu tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari dampak dari perkembangan ekonomi nasional di lapangan," kata Etik di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/4).
Dia mengatakan program efisiensi yang diberlakukan pemerintah memiliki maksud yang baik, namun di lapangan tidak dapat disangkal jika itu juga mempengaruhi sedikit banyaknya perubahan daya beli masyarakat.
Hal itu dibenarkan salah seorang pedagang di Pasar Terong, Makassar H Ramli. Dia mengatakan menjelang Ramadan maupun Idul Fitri 1446 Hijriah tingkat konsumsi masyarakat cenderung berkurang, baik dicermati dari segi belanjaan, juga dengan melihat perkembangan stok di lapangan.
Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga yang biasanya membeli dua ekor ayam ras, kini sisa seekor. Alasannya, anggarannya terbatas.
Akibatnya, lanjut dia, stok ayam yang biasanya dibeli dari distributor 3-4 mobil bak terbuka dalam sepekan, saat Ramadan hingga kini hanya memesan 2 mobil bak terbuka saja.
Sementara itu, salah seorang pembeli di Pasar Terong mengatakan pembelian kebutuhan Ramadhan maupun lebaran sangat berbeda dengan tahun lalu.
"Kalau tahun lalu, masih bisa berbelanja lebih longgar, sekarang agak terbatas, karena pendapatan tetap sementara harga-harga kebutuhan konsumsi terus bergerak naik," katanya.
Sejatinya, daya beli masyarakat terindikasi melemah sejak awal tahun ini. Data terbaru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun sebesar 0,4 persen dari Desember 2024 ke Januari 2025.
Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu mencerminkan konsumen optimistis.
Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025.
Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari menilai pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk.
"Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret," kata Akbar.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 bisa di bawah 5,0 persen. Salah satu faktor utama adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya hadir pada awal 2024.
"Jika kita berbicara data year-on-year (yoy), sulit bagi daya beli rakyat awal tahun 2025 untuk melampaui awal tahun 2024 mengingat pada awal 2024 puluhan triliun bansos dibagikan dalam rangka Pilpres dan Pileg. Faktor ini tidak lagi muncul di awal 2025," ujar Wijayanto di Jakarta, pekan lalu.
Selain itu, deflasi tahunan yang terjadi pada awal 2025 turut mencerminkan adanya tekanan pada permintaan domestik.
Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2025, yang merupakan pertama kali sejak Maret 2000.
Deflasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN dengan daya 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah. Selain itu, suplai bahan pangan yang stabil dan penurunan daya beli masyarakat turut berkontribusi menyebabkan deflasi bulan ini.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara, Muchamad Ismail
Berita Terkait:
-
Detroit Pistons Hancurkan LA Lakers di Los Angeles
-
Gol Jelang Menit Akhir Selamatkan Valencia dari Zona Degradasi
-
WFH untuk ASN Resmi Diterapkan Pemerintah
-
BGN Pangkas Insentif Dapur MBG Tak Penuhi Standar
-
Meksiko Kerahkan 10.000 Tentara Hentikan Kekerasan yang Dipicu Kematian Gembong Narkoba El Mencho
-
Upah BSU 2026 Masih Ditunggu Para Pekerja untuk Jaga Daya Beli
-
Pemkab Bantul Siapkan Rp2,3 Miliar APBD 2026 untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.