Tekan Impor, Industri Dasar Dalam Negeri Harus Kompetitif

JAKARTA - Kebijakan hilirisasi baja yang didorong pemerintah sangat urgen bagi pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, ide hilirisasi membangun industri dasar memang sangat penting untuk dikembangkan karena berkaitan banyak input yang selama ini harus diimpor.

Sebagai tantangannya, industri dasar yang sudah dibangun di dalam negeri kalah bersaing dalam harga dengan produk impor.

“Akibatnya untuk proyek pemerintah pun banyak menggunakan produk impor, termasuk penggunaan baja dalam pembangunan infrastruktur,”tegas Suhartoko.

Persoalan efisiensi katanya menjadi problem besar dalam membangun industri dasar. Selain itu skala usaha yang dibangun juga tidak mendukung untuk menekan biaya. Dengan potensi permintaan domestik yang besar, seharusnya dibangun skala usaha yang besar yang menciptakan biaya yang rendah.

Dalam pengelolaan bisnis, terutama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menghadapi tantangan khususnya profesionalisme yang sering dikalahkan oleh kepentingan lain.

Secara terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, kebijakan hilirisasi baja yang didorong pemerintah sangat urgen bagi pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Tentu karena baja itu termasuk industri dasar maka sangat urgen untuk didorong mengenai hilirisasi baja, terlebih lagi Indonesia masih mengimpor baja untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya,” kata Eko.

Hilirisasi baja menjadi semakin penting untuk digenjot mengingat Indonesia saat ini masih terus melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

“Tentu kalau bisa dihilirisasi maka nilai tambah baja produksi Indonesia akan semakin tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik sendiri maupun ketika Indonesia mampu melakukan ekspor baja,” kata Eko.

Tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi baja juga dapat membantu peningkatan produksi peralatan rumah tangga maupun konstruksi, kendaraan, dan sebagainya sehingga nilai tambah baja produksi dalam negeri menjadi lebih tinggi.

Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo menyatakan bahwa Indonesia harus dapat menguatkan proteksinya. Komisi VI DPR pun mendukung restrukturisasi dan transformasi Krakatau Steel untuk peningkatan kinerja dan berkontribusi dalam kemajuan industri baja nasional.

Sebagai perusahaan BUMN dan produsen baja terintegrasi di Indonesia, Krakatau Steel harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Dalam 10 tahun ke depan, negara kita sedang membangun, kebutuhan bajanya sangat banyak, seharusnya ini menjadi peluang bagi industri baja nasional.

Dukungan dari pemerintah dan terutama Himbara juga harus berperan dalam menyokong Krakatau Steel untuk bisa bangkit kembali. Industri baja nasional harus mendapatkan perlindungan, bukan hanya business to business, tapi juga government to government,” kata Eko.