Tak Terdampak Efisiensi, Realisasi Belanja Bansos Capai Rp25,9 Triliun

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) per Februari 2025 mencapai 25,9 triliun rupiah atau 19,2 persen dari target, yang mencerminkan pos belanja itu tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Angka tersebut di atas realisasi belanja bansos pada Januari-Februari 2024 se­besar 24,5 triliun rupiah.

“Ini (bansos) tidak diefisienkan. Bahkan, pencairan, pe­laksanaan anggaran, hingga penyaluran semua sesuai de­ngan jadwal,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).

Anggaran belanja bansos hingga Februari digunakan untuk berbagai program, di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 7,3 triliun rupiah, kartu sembako 10,3 triliun rupiah, iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) 7,7 triliun rupiah, program Indonesia pintar (PIP) 600 juta rupiah, dan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah 156,3 miliar rupiah.

Penyaluran anggaran bansos itu merupakan bagian dari realisasi belanja kementerian/ lembaga (K/L), yang tercatat mencapai 83,6 triliun rupiah per 28 Februari 2025. Nilai itu setara dengan 7,2 persen dari pagu APBN. Di sisi lain, belanja non-K/L terealisasi sebesar 127,9 triliun rupiah atau 8,3 persen dari pagu. Realisasi belanja non-K/L didukung oleh pembayar­an manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal.

Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga akhir Februari mencapai 211,5 triliun rupiah atau 7,8 persen dari pagu. Capaian itu lebih lambat bila di­bandingkan periode yang sama tahun lalu (9,7 persen dari pagu), lantaran adanya pelaksanaan pemilu dan bantuan pangan kala itu.