NEW YORK - Menurut laporan yang diterbitkan oleh United Nations Women pada Kamis (6/3), hak-hak perempuan mengalami kemunduran pada tahun 2024 di seperempat negara di seluruh dunia, karena berbagai faktor mulai dari perubahan iklim hingga kemunduran demokrasi.

“Melemahnya lembaga-lembaga demokrasi berjalan beriringan dengan reaksi keras terhadap kesetaraan gender,” kata laporan itu, seraya menambahkan bahwa “aktor-aktor anti-hak asasi manusia secara aktif merusak konsensus yang telah lama ada mengenai isu-isu utama hak-hak perempuan”.

“Hampir seperempat negara melaporkan bahwa reaksi keras terhadap kesetaraan gender menghambat implementasi Platform Aksi Beijing,” lanjut laporan tersebut, mengacu pada dokumen dari Konferensi Dunia tentang Perempuan Tahun 1995.

Dikutip dari The Straits Times, dalam 30 tahun sejak konferensi tersebut, PBB menyatakan bahwa kemajuannya beragam.

Di parlemen di seluruh dunia, keterwakilan perempuan telah meningkat dua kali lipat sejak 1995, tetapi laki-laki masih mencakup sekitar tiga perempat anggota parlemen.

Jumlah perempuan yang memperoleh tunjangan perlindungan sosial meningkat sepertiga antara tahun 2010 dan 2023, meskipun dua miliar perempuan dan anak perempuan masih tinggal di tempat-tempat tanpa perlindungan tersebut.

Kesenjangan gender dalam pekerjaan “telah mandek selama beberapa dekade”. Enam puluh tiga persen perempuan berusia antara 25 dan 54 tahun memiliki pekerjaan berbayar, dibandingkan dengan 92 persen laki-laki dalam kelompok demografi yang sama.

Laporan tersebut mengutip pandemi Covid-19, konflik global, perubahan iklim, dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) sebagai ancaman potensial baru terhadap kesetaraan gender.

Data yang disajikan oleh laporan UN Women menemukan bahwa kekerasan seksual terkait konflik telah melonjak 50 persen dalam 10 tahun terakhir, dengan 95 persen korban adalah anak-anak atau wanita muda.

Pada tahun 2023, 612 juta perempuan tinggal dalam jarak 50 km dari konflik bersenjata, meningkat 54 persen sejak tahun 2010.

Dan di 12 negara di Eropa dan Asia Tengah, setidaknya 53 persen wanita pernah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan berbasis gender daring.

"Secara global, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terus berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sepanjang hidup mereka, sekitar satu dari tiga perempuan menjadi korban kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim atau kekerasan seksual oleh orang yang bukan pasangannya," kata laporan tersebut.

Indonesia Optimistis

PBB Indonesia mengungkap bahwa berdasarkan survei global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “We the Women” pada 2024, mayoritas perempuan Indonesia optimistis terhadap masa depan mereka.

“Tiga perempat responden di Indonesia percaya bahwa dalam lima tahun ke depan, kondisi mereka akan lebih baik,” kata Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal pada Konferensi Pers Hari Perempuan Internasional 2025 di Jakarta, Kamis.

Survei juga menyatakan bahwa dua pertiga responden menyatakan bahwa mereka memiliki kendali atas masa depan mereka. Selain itu, perempuan Indonesia juga menempatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang paling penting bagi mereka.

Gita menyampaikan pembangunan yang dilakukan PBB berpusat pada SDGs, di mana kesetaraan gender menjadi salah satu pilar utama. Indonesia disebutnya menunjukkan kemajuan yang lebih baik dibanding banyak negara di Asia Pasifik dalam pencapaian SDGs, meskipun di beberapa bidang masih diperlukan percepatan, termasuk dalam kesetaraan gender.

“Tahun ini, kita menyerukan momentum lintas generasi untuk kesetaraan gender, sebuah komitmen nyata untuk mewujudkan hak, kesetaraan, dan pemberdayaan bagi semua perempuan dan anak perempuan, sebagaimana tercermin dalam Asta Cita dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” ucapnya.