Menteri UMKM Soroti Tantangan Digitalisasi yang Dihadapinya

Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyoroti sejumlah hal yang menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM memasarkan produknya melalui langkah digitalisasi.

Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Maman mengatakan salah satu keluhan dari para pengusaha adalah adanya peningkatan biaya pemasaran di platform digital.

“Di sisi lain sering kali ada laporan, biaya pemasaran dulu hanya sebesar 2 persen, kini angkanya meningkat menjadi rata-rata 8-12 persen, perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk memastikan keseimbangan antara keberpihakan terhadap UMKM dan keberlanjutan bisnis e-commerce,” kata Maman di Jakarta pada Kamis (13/2).

Namun, ia tetap mendorong pengusaha UMKM agar ikut memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya lebih luas lagi.

“Suka tidak suka mereka harus beradaptasi dengan digitalisasi termasuk penjualan via ecommerce, hal itu juga terus kita dorong,” ujarnya.

Dalam konteks persaingan global, Menteri Maman juga menyinggung maraknya produk impor, khususnya dari China, yang membanjiri pasar Indonesia.

Ia menegaskan bahwa menutup akses platform digital bukanlah solusi jangka panjang.

“Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah memastikan produk UMKM agar dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif,” kata Maman.

“Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem klasterisasi dalam produksi, yang dapat diimplementasikan melalui holding UMKM,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Maman pun menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM.

Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.

Ia menjelaskan bahwa ketimbang membangun pusat pelatihan baru, kementeriannya akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Dengan pendekatan ini, pelatihan bagi UMKM dapat berjalan lebih efisien, tanpa harus membebani anggaran dengan pembangunan infrastruktur baru.