Jakarta Siap Menghemat Anggaran

JAKARTA - Setiap pemerintahan baru memang biasanya menekankan untuk menghemat pengeluaran keuangan negara. Demikian juga pemerintah sekarang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jakarta siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Turunan inpres tersebut telah disiapkan dan saat ini tengah dirancang dalam bentuk draf instruksi gubernur,” tutur Penjabat Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi, Senin. Dia menjelaskan, selaku pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah nasional, Jakarta tentu mendukung Inpres tersebut.

Inpres itu juga akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan berupa ingub dan saat ini sudah dalam bentuk draf. Teguh menegaskan semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan.

Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus mencermati anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan.

Yang terpenting, kata Teguh, adalah mendukung program-program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur terpilih yang segera dilantik dan mendukung program-program nasional lainnya. “Karena saat ini sedang menghitung hari menuju pelantikan,” kata Teguh.

Terkait penerbitan ingub, Teguh menerangkan bahwa kepastian jumlah anggaran yang akan dihemat sedang disiapkan dan akan dioptimalkan dengan sebaik mungkin. “Ingub ini lebih kepada pengaturan Standar Operasional Prosedur. Jadi, belum sampai pada tahap penghitungan anggaran secara detil,” katanya.

Ingub hanya merupakan prosedur awal. Kalau proses ini bisa diselesaikan, sebelum peralihan itu akan sangat membantu. Teguh menegaskan, pemetaan untuk menentukan anggaran yang akan dihemat dilakukan dengan proses pengecekan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran. Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan.

“Apakah itu dari perjalanan dinas atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya. Ini masih dicermati agar selaras dengan arahan pemerintah pusat dan yang nanti tertuang di ingub,” katanya.

Makan

Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengusulkan agar anggaran makan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jakarta menjadi salah satu bagian (item) yang dihemat.

Ada beberapa penghematan, contoh snack (kudapan) rapat, makan kantor itu kan ternyata sangat mahal mencapai 700 miliar. “Itu yang perlu dihemat,” kata Ima.

Pemerintah telah mengeluarkan instruksi kepada sejumlah pejabat negara termasuk gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Tujuannya, demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Ima mengatakan sudah berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas anggaran-anggaran termasuk yang dapat dihemat. Ini akan dimasukkan ke dalam program 100 hari Pramono-Doel.

Sementara itu, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, William Aditya Sarana, mengatakan perlu ada penambahan pos pemadam kebakaran agar bisa mempercepat proses penanggulangan. “Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri tapi belum memilikinya,” kata William.

Menurut dia, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari 1,5 triliun untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (gulkarmat). Untuk itu, William mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakkan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.

“Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali menggencarkan pembangunan pos pemadam,” kata dia.W illiam juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alatnya untuk memadamkan api. Maka, Pemprov juga harus menyediakannya.