Dirjen Migas Kementerian ESDM Harus Mampu Optimalkan Potensi Cadangan Migas

JAKARTA – Potensi sumber daya minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri diperkirakan masih sangat besar, tetapi pengelolaannya belum maksimal. Dari total 128 cekungan migas di Indonesia, sekitar 68 diantaranya atau sekitar 53 persen belum pernah dieksplorasi.

"Saya berharap kepemimpinan baru ini mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas bumi, demi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat," ucap Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani menanggapi penunjukan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik pekan lalu, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (20/1).

Meitri menegaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas mengemban peran strategis dalam mengelola potensi besar sumber daya energi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia masih memiliki kekayaan migas yang belum sepenuhnya dieksplorasi sehingga peluang untuk mengembangkan sektor tersebut masih sangat besar.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, 68 cekungan diperkirakan menyimpan cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dengan potensi masa produksi mencapai 11 tahun, serta cadangan gas bumi hingga 35,3 triliun cubic feet (TCF) dengan masa produksi sekitar 15 tahun.

Selain menyoroti besarnya potensi sumber daya migas yang belum teroptimalkan, Meitri juga menilai kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu ditingkatkan. Dia menyebut realisasi PNBP dari sektor migas mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

“Pada 2022, penerimaan negara dari migas mencapai 148,7 triliun rupiah, sementara pada 2023 hanya 117 triliun rupiah. Namun, data terakhir per Mei 2024 menunjukkan penerimaan dari sektor ini baru mencapai 36,81 triliun rupiah atau 33,42 persen dari target PNBP pada 2024 sebesar 110,15 triliun rupiah,” jelas legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Meitri juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Dirjen Migas, seperti kompleksitas perizinan, kurangnya infrastruktur, serta fluktuasi harga energi global. Ia berharap Dirjen Migas yang baru dapat menghadirkan terobosan nyata melalui program 100 hari kerja.

Meitri menambahkan, optimalisasi pengelolaan sektor migas adalah wujud keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Naikkan “Lifting”

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong Dirjen Migas Achmad menaikkan produksi atau lifting migas melalui peningkatan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

"Lifting kita ini setiap tahun menurun terus. Konsumsi kita setiap tahun naik, kalau tidak dikonversi menjadi bioetanol. Karena itu saya perintahkan kepada Saudara hari ini, sebagai penyerahan perdana, setelah ini langsung koordinasi dengan Kepala SKK Migas. Tugas kita adalah menaikkan lifting," ujar Bahlil saat melantik Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Achmad Muchtasyar serta Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) Nasri di Jakarta, Kamis (16/1).

Bahlil juga menyoroti perlunya percepatan lelang 60 Wilayah Kerja Migas yang ditargetkan selesai pada 2027 dan mengevaluasi wilayah kerja yang belum beroperasi. "Jangan ditahan, semua dijalankan. Wilayah kerja yang sudah selesai Plan of Development (POD) tapi belum berjalan, kalau memang perlu dicabut, ya kita pertimbangkan untuk di-clear-kan. Artinya kita pro sama dunia usaha, kita dukung dunia usaha dalam rangka meningkatkan lifting," tegas Bahlil.