Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Menteri KKP Dinilai Tidak Melindungi Hak Publik
📅 Senin, 20 Jan 2025, 01:20 WIB | Oleh: Tim Redaksi
“Tindakan Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut itu dapat dibenarkan, karena dasar hukumnya kuat yaitu perintah Presiden dan untuk kepentingan umum,” pungkasnya.
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Pilihan
Pembaca
#
1
#
1
#
2
Menpar Ungkap Perjalanan Wisnus Capai 420 Juta Perjalanan hingga April 2026
📅
Rabu, 03-Jun-2026
#
2
Menpar Ungkap Perjalanan Wisnus Capai 420 Juta Perjalanan hingga April 2026
📅
Rabu, 03-Jun-2026
#
3
#
4
Menekraf: Landasan Nilai Pancasila Dapat Perkuat Ekosistem Ekraf
📅
Selasa, 02-Jun-2026
#
4
Menekraf: Landasan Nilai Pancasila Dapat Perkuat Ekosistem Ekraf
📅
Selasa, 02-Jun-2026
#
5
#
5
#
6
#
6
#
7
Waspada, Defisit Neraca Transaksi Berjalan Q2-2026 Berpotensi Melebar
📅
Kamis, 04-Jun-2026
#
7
Waspada, Defisit Neraca Transaksi Berjalan Q2-2026 Berpotensi Melebar
📅
Kamis, 04-Jun-2026
#
8
Pemerintah Diminta Perkuat Ekosistem Ekraf
📅
Kamis, 04-Jun-2026
#
8
Pemerintah Diminta Perkuat Ekosistem Ekraf
📅
Kamis, 04-Jun-2026
Advertisement
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!