Jepang dan Filipina Bertekad Tingkatkan Hubungan Keamanan

MANILA - Jepang dan Filipina pada Rabu (15/1) berjanji untuk memperkuat kerja sama keamanan guna melawan tindakan Tiongkok di rute perdagangan laut utama, di tengah spekulasi bahwa presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan mengurangi komitmen keamanan di Asia.

Tekad itu dikemukakan kedua negara saat Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, bertemu dengan mitranya dari Filipina, Enrique Manalo, dan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, di Manila, untuk menegaskan komitmen keamanan tersebut.

Menlu Iwaya dan Manalo membahas upaya Beijing untuk menegaskan kendali atas Laut Tiongkok Selatan (LTS), jalur perdagangan strategis, serta klaim hak teritorial dan kedaulatan Beijing di Laut Tiongkok Timur (LTT) yang tumpang tindih dengan klaim Jepang.

"Menanggapi perkembangan di LTS, kami sepakat untuk lebih memperkuat kemitraan Jepang-Filipina," kata Menlu Iwaya dalam konferensi pers bersama.

Ia pun berjanji untuk melanjutkan bantuan Jepang guna meningkatkan keamanan maritim dan kemampuan keselamatan maritim Filipina, yang telah terlibat dalam konfrontasi yang semakin menegangkan dengan Tiongkok atas sengketa perairan dan terumbu karang LTS pada tahun lalu.

Tiongkok mengklaim sebagian besar jalur perairan strategis tersebut meskipun pengadilan internasional memutuskan bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

Pekan ini Manila menyatakan kekhawatirannya atas kapal penjaga pantai Tiongkok yang berpatroli di dekat pantainya.

Menlu Iwaya mengatakan kepada wartawan: "Saya sangat khawatir tindakan yang meningkatkan ketegangan di LTS akan terulang kembali."

"Hal ini merupakan kekhawatiran yang wajar bagi masyarakat internasional karena hal ini terkait langsung dengan perdamaian dan stabilitas regional," imbuh dia.

Sedangkan Menlu Manalo mengatakan lingkungan keamanan geopolitik kedua negara tumbuh semakin kompleks dan penuh tantangan dan menyatakan kekhawatiran atas tindakan sepihak yang bertujuan untuk melemahkan supremasi hukum baik di LTS maupun di LTT.

"Jadi kami sepakat untuk bekerja sama dalam konteks itu, tidak hanya untuk mengatasi masalah dalam arti pertahanan dan keamanan, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan dan meningkatkan kapasitas adaptif negara kita," ucap dia.

Jepang merupakan pemodal utama upaya Filipina untuk memodernisasi kapal patroli LTS serta sistem pengawasan maritim. Menlu Iwaya mengatakan ia dan Manalo juga sepakat untuk memperkuat kemitraan trilateral mereka dengan AS. Mereka pun berjanji untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintahan AS berikutnya, untuk menjaga dan memperkuat momentum kerja sama trilateral.

AS memiliki aliansi keamanan selama puluhan tahun dengan Filipina yang mencakup perjanjian pertahanan bersama dan pakta tahun 2014 yang memungkinkan militer AS untuk menyimpan peralatan dan amunisi di sembilan pangkalan Filipina.

Harapan Marcos Jr

Sementara itu Presiden Marcos Jr berharap Manila dan Washington DC akan mempertahankan hubungan yang kuat dan dinamis di bawah pemerintahan AS yang akan datang, demikian pernyataan istana Kepresidenan Filipina pada Rabu, kurang dari sepekan sebelum Donald Trump menjabat.

Presiden Marcos Jr juga menyatakan optimismenya dalam menjaga hubungan yang kuat dan dinamis antara kedua negara, khususnya di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, selama panggilan telepon dengan Wakil Presiden Kamala Harris yang akan lengser.

"Kemajuan yang telah kami buat sangat menggembirakan dan kami hanya berharap untuk terus mengembangkannya," demikian pernyataan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Manila, mengutip pernyataan Marcos Jr selama panggilan telepon tersebut.

Panggilan telepon dengan Wapres Harris dilakukan pada pekan yang sama saat Marcos Jr melakukan panggilan telepon dengan Presiden Joe Biden yang akan lengser dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di mana mereka menegaskan kembali komitmen mereka untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

 “Marcos Jr dan Harris juga membahas kerja sama trilateral dengan Jepang sebagai pilar utama keamanan regional," kata Gedung Putih. AFP/I-1