Kelompok Pendukung Wapres Duterte Gelar Demo Tolak Pelengseran

MANILA - Sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah akan ditutup dan ribuan polisi akan dikerahkan pada Senin (13/1) untuk mengantisipasi demonstrasi yang direncanakan oleh sekitar sejuta orang yang menentang seruan untuk melengserkan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, kata para pejabat.

Persiapan keamanan diumumkan pada Jumat (10/1) lalu menjelang digelarnya unjuk rasa damai nasional oleh kelompok agama berpengaruh yang pada Desember lalu menyatakan menentang langkah-langkah di DPR untuk memakzulkan Duterte.

Kelompok agama yang kuat ini, yang diperkirakan memiliki lebih dari dua juta anggota, memiliki pengaruh besar di Filipina, di mana 80 persen penduduknya beragama Katolik.

Tiga pengaduan pemakzulan telah diajukan dalam dua bulan terakhir terhadap Duterte, mantan sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr, dan ia juga sedang diselidiki atas dugaan rencana pembunuhan terhadap presiden.

Kelompok agama itu mengumumkan lewat jaringan televisinya pada Desember lalu bahwa mereka menentang seruan untuk pemakzulan Duterte, putri mantan pemimpin Rodrigo Duterte dan yang secara luas diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028.

“Kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah di ibu kota akan ditutup pada tanggal 13 Januari untuk memungkinkan penyelenggaraan acara yang terorganisasi,” ucap Sekretaris Eksekutif Presiden Marcos Jr, Lucas Bersamin, dalam perintah tertulis pada 10 Januari lalu.

Otoritas Pembangunan Metropolitan Manila berencana menutup jalan utama di ibu kota untuk unjuk rasa tersebut.

"Kami mengantisipasi satu juta peserta yang datang dari berbagai provinsi ke demonstrasi tersebut menggunakan ribuan kendaraan,” kata direktur badan pemerintah Romando Artes dalam sebuah konferensi pers.

Kepala polisi Filipina Rommel Marbil mengatakan pada Jumat lalu bahwa ia akan mengerahkan 2.500 petugas polisi untuk menjaga perdamaian selama unjuk rasa Manila.

Aksi unjuk rasa serupa direncanakan pada hari yang sama di 13 pusat provinsi lainnya, kata Marbil dalam sebuah wawancara di stasiun radio Manila DWPM.

Ujian Utama

Pengaduan pemakzulan tersebut menuduh Duterte menyalahgunakan dana negara senilai jutaan dollar dan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Marcos Jr. Wapres Duterte membantah tuduhan tersebut.

DPR belum mengajukan satu pun keluhan untuk dibahas menjelang pemilihan sela tanggal 12 Mei, di mana blok suara kelompok beragama yang berpengaruh itu dapat memutuskan hasil jabatan kongres dan pemerintahan daerah yang diperebutkan ketat.

Pemilu bulan Mei dipandang sebagai ujian utama bagi keluarga Duterte dan Marcos, dua klan politik paling berpengaruh di negara itu, menjelang pertarungan yang diperkirakan akan berlangsung untuk memperebutkan kursi kepresidenan pada tahun 2028.

Presiden Marcos Jr sebelumnya telah mendesak DPR untuk tidak melanjutkan upaya pemakzulan, yang menurutnya tidak akan memberikan manfaat apapun selain mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pembangunannya. AFP/I-1