Udara Jakarta Terancam Polusi, Pramono Minta Masyarakat Hentikan Kebiasaan Bakar Sampah

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah demi menjaga kebersihan udara di ibu kota, terutama saat musim kemarau.

"Saya meminta kepada masyarakat, terutama yang melakukan pembakaran, kemudian industri-industri yang masih menggunakan bahan bakarnya batu bara, kalau mereka tidak mengurangi, maka tekanan ke Jakarta akan semakin tinggi," kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

Menurut dia, gerakan menggunakan kendaraan listrik sebenarnya sudah cukup masif di ibu kota. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan penggunaan motor listrik.

Kendati demikian, ia menilai polusi tidak akan sepenuhnya terselesaikan jika masih ada industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan masyarakat yang masih membakar sampah.

"Ini masih harus dijaga bersama-sama. Padahal, Jakarta ini penggunaan mobil listrik baik itu untuk bus maupun pribadi, sebenarnya gerakannya sudah cukup masif. Tetapi selama pembakaran dan juga penggunaan bahan bakar batu bara masih terjadi, menurut saya ini akan tetap terjadi (polusi)," ucap Pramono.

Sebelumnya, Pramono sempat mengungkapkan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan Suralaya, Cilegon, Banten merupakan salah satu penyebab polusi udara Jakarta masih belum sepenuhnya tertangani.

Menurut dia, persoalan polusi Jakarta tidak hanya berasal dari kendaraan dan sektor transportasi. Ia menilai, aktivitas industri di wilayah sekitar Jakarta juga menjadi sumber emisi yang perlu diperhatikan.

Pramono mengatakan, salah satu persoalan yang perlu dikendalikan adalah industri di wilayah penyangga Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar batu bara.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat upaya-upaya Pemerintah Jakarta dalam menekan emisi dari dalam Jakarta belum mampu menyelesaikan persoalan polusi udara.

Oleh karena itu, dia berharap persoalan emisi dari wilayah aglomerasi tidak hanya ditangani oleh Pemerintah Jakarta melainkan juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur industri di sekitar Jakarta.