Penurunan Kemiskinan melalui Program Bansos Dinilai Semu

JAKARTA - Tingkat kemiskinan pada tahun lalu dilaporkan turun dari periode sebelumnya. Namun, faktor utama penurunan tersebut dipengaruhi gelontoran bantuan sosial (bansos).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Eonomics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan tingkat kemiskinan turun tetapi tidak signifikan. Karena memang solusinya bukan mengatasi akar permasalahannya, melainkan menjadi solusi temporer dan instan, seperti program bansos.

Padahal, lanjutnya, tingkat kemiskinan berkurang jika kualitas pendidikan ditingkatkan. "Best practice negara maju jika pendidikan di upgrade maka skill tenaga kerjanya meningkat," ucap Esther, Selasa (7/1), menanggapi laporan penurunan angka kemiskinan oleh pemerintah.

Menurut teori ekonomi Solow, papar Esther, ekonomi akan tumbuh jika ditingkatkan modal, kualitas tenaga kerja, dan transfer teknologi. "Karenanya, saya tidak heran jika bansos tidak akan mengentaskan kemiskinan," tandasnya.

Pemerhati masalah kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan pada 2024, insentif fiskal pemerintah untuk bansos sangat besar, sehingga wajar apabila angka kemiskinan turun.

Menurutnya, perhitungan angka kemiskinan dihasilkan saat survei ekonomi nasional pada Maret dan September dengan basis konsumsi rumah tangga. Apabila rata-rata pendapatan rumah tangga miskin meningkat, otomatis konsumsinya pun bertumbuh sehingga angka kemiskinan berkurang.

Dari sisi ketimpangan, lanjutnya, penurunan konsumsi di kalangan kelas menengah juga berkontribusi mengurangi indeks gini karena basis konsumsinya lebih rapat ke bawah. Bagi kalangan atas, biasanya pengeluaran lebih banyak ditahan selama tahun politik untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Butuh Dukungan

Ke depan, lanjutnya, diperlukan adanya keseimbangan antara upaya negara memperkuat bansos dengan upaya transformasi ekonomi. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan ruang mobilitas sosial ekonomi, khususnya kelompok miskin ke kelompok menengah.

Kelas menengah juga perlu mendapat dukungan, berupa keleluasaan untuk berkembang melalui skema insentif perpajakan secara aktif, terutama pada rentang pajak penghasilan (PPh) agar memberi kesempatan untuk tumbuh. "Dengan demikian, akan terjadi penguatan konsumsi berkelanjutan yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan dan indeks gini secara temporer tetapi lebih berkelanjutan dengan mentransformasi struktur ekonomi masyarakat," ucap Hafidz.

Hafidz mengaku kurang sepakat apabila pemerintah mengandalkan bansos untuk menekan kemiskinan lantaran efeknya temporer sehingga tidak mengubah kemiskinan secara terstruktur. Untuk itu, dia mendorong industrialisasi di desa, seperti yang dilakukan di Tiongkok untuk mendorong transformasi dari desa-desa pertanian menjadi desa-desa penghasil produk industri serta modernisasi pertanian.

Seperti diketahui, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan signifikan pada 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1), menuturkan tingkat kemiskinan pada 2024 turun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada 2023. Hal ini, lanjut Menkeu, diikuti tingkat kemiskinan ekstrem yang juga turun menjadi 0,83 persen dari 1,12 persen.

“Dari sisi kemiskinan, gini ratio dan tingkat pengangguran terjadi penurunan, ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi,” jelas Menkeu.