Selain Tidak Layak, Penggunaan Istilah 'Rakyat Jelata' Juga Tidak Inklusif

Billy Nathan Setiawan, University of South Australia

Kontroversi ucapan Miftah Maulana Habiburrahman—biasa dikenal dengan Gus Miftah—(mantan) utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, berbuntut panjang. Dalam video yang beredar viral tersebut, Miftah melontarkan beberapa ucapan yang terdengar menghina seorang bapak penjual teh.

Selain membuat Miftah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan staf khusus kepresidenan, kasus tersebut juga memicu permohonan maaf dan pernyataan terbuka dari Juru Bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati. Dalam keterangannya, Adita berucap:

“Kami dari pihak istana tentu menyesalkan kejadian ini. Apalagi kalau kita lihat, Presiden Prabowo dari pidato dan kunjungan kerja berpihak kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Sejumlah pernyataan beliau berpihak kepada rakyat jelata. Tentu akan menjadi introspeksi kepada seluruh karyawan yang ada di kabinet.”

Alih-alih menarik simpati masyarakat, pernyataan Jubir Kepresidenan tersebut malah memicu kontroversi lain. Penggunaan kata ‘rakyat jelata’ dinilai merendahkan masyarakat serta memiliki konotasi negatif. Tidak berselang lama, Kantor Komunikasi Kepresidenan kembali merilis video. Dalam video tersebut, Adita berdalih bahwa kesalahan penggunaan diksi ‘rakyat jelata’ karena adanya pergeseran makna yang baru saja terjadi dan tidak ia sadari.

Dalam bidang linguistik, pergeseran makna, atau bisa disebut sebagai semantic change, memang merupakan hal yang wajar. Sebab, bahasa—termasuk kosakata dan tata bahasanya—selalu berevolusi. Namun, pergeseran makna ini umumnya tidak terjadi dalam semalam, sehingga seorang Jubir Komunikasi Kepresidenan seharusnya menyadari bahwa kata ‘rakyat jelata’ sudah lama berkonotasi negatif dan tidak netral.

Sejak jaman penjajahan, istilah ‘rakyat kecil’ atau ‘rakyat jelata’ merujuk kepada masyarakat kelas ekonomi bawah yang levelnya lebih rendah dari bangsawan atau birokrat, menggambarkan polarisasi dalam stratifikasi sosial. Artinya, menggunakan istilah tersebut dalam pernyataan resmi kenegaraan tidak hanya tidak layak, tapi juga tidak inklusif.

Padahal, penting bagi semua elemen masyarakat, terutama pemerintah, untuk menggunakan bahasa yang lebih inklusif. Sebab, penggunaan bahasa yang inklusif dapat menghindari diskriminasi atau perlakuan tidak adil  terhadap kelompok tertentu.

Apa itu ‘semantic change’?

Semantic change atau pergeseran makna memiliki beberapa kategori. Paling umum adalah narrowing (penyempitan) dan generalisation (generalisasi) atau broadening (penyempitan dan pelebaran makna) serta melioration (ameliorasi/makna berubah menjadi positif) dan pejoration (peyorasi/makna berubah menjadi negatif).

William Hollman, profesor linguistik dari Lancaster University, Inggris, mencontohkan kata ‘dog’ yang dulu artinya terbatas pada jenis atau ras anjing tertentu yang besar dan kuat. Namun, kata ‘dog’ sekarang telah mengalami pelebaran makna dan merujuk kepada semua jenis anjing.

Contoh lain adalah penggunaan kata ‘brat’, yang memperoleh gelar dari Collins Dictionary sebagai “kata tahun ini” (words of the year). ‘Brat’ dulu berarti seorang anak yang berperilaku buruk.

Namun, sejak kata tersebut dipopulerkan oleh penyanyi pop internasional Charli XCX melalui judul albumnya, ‘Brat’, kata ini sekarang berarti sesuatu yang positif—mempunyai karakter percaya diri dan mandiri. Istilah ‘brat summer’ sangat populer tahun ini dan banyak orang yang mengartikannya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bahkan, kandidat kepresidenan Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Kamala Harris, memakai istilah tersebut di salah satu pidato kampanyenya untuk merangkul pemilih muda.