UMKM Dibina untuk Menjaga Mutu dan Keamanan Pangan dalam Upaya Mendukung Makan Bergizi Gratis

Jakarta - Badan Standardisasi Nasional membina pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pentingnya standar mutu dan keamanan pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“BSN terus membina pelaku UMKM dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya standar mutu dan keamanan pangan. Hingga Oktober 2024, sebanyak 775.763 pelaku UMKM dengan 910.181 produk telah memperoleh tanda SNI Bina UMK,” kata Kepala BSN Kukuh S Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pembinaan UMKM tersebut juga bertujuan memberikan kemudahan akses pasar dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi peningkatan mutu melalui standardisasi untuk pertumbuhan ekonomi dan efisiensi sumber daya.

“Kolaborasi yang luar biasa antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat infrastruktur mutu nasional untuk mendukung keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya,” ujar dia.

Melalui standardisasi, ia menyatakan optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan membangun daya saing bangsa.

BSN menyelenggarakan Peringatan Bulan Mutu Nasional 2024 yang dibuka pada hari ini atas kolaborasi bersama para pemangku kepentingan.

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan, di antaranya Indonesia Standard and Conformity Assessment Summit, Indonesia Standardization Youth Summit, Herudi Technical Committee Award, Malam Penganugerahan SNI Award, SNI Expo, serta berbagai seminar, lokakarya, dan gelar wicara.

Sebelumnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis membuka peluang besar bagi desa-desa di Indonesia menggerakkan ekonominya.

Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemendes PDT Ivanovich Agusta, peluang itu terbuka karena Badan Gizi Nasional menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan program yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Itu bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi rakyat jika lembaga yang ikut serta itu adalah koperasi dan BUMDes, ini kan orang desa," katanya.