Pemerintah Telah Salurkan Rp463,1 Triliun untuk Dana Pendidikan

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyalurkan dana senilai Rp463,1 triliun untuk sektor pendidikan hingga Oktober 2024.

Realisasi itu tumbuh 10,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp417,7 triliun.

“APBN akan terus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, demi mencapai cita-cita Indonesia Maju,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa.

Dia merinci anggaran pendidikan disalurkan melalui tiga jalur, yakni belanja pemerintah pusat (BPP), pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan.

Melalui BPP, nilai yang terealisasi sebesar Rp152,5 triliun. Anggaran ini diterima oleh 17,2 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar (PIP) dan 889 ribu mahasiswa lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Anggaran juga diterima oleh guru dan dosen, dengan rincian tunjangan profesi guru (TPG) non PNS bagi 620,6 ribu guru dan tunjangan profesi dosen (TPD) kepada 73,7 ribu dosen.

Dana itu juga turut disalurkan kepada sekolah atau kampus melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 9,3 juta siswa dan 54.551 sekolah serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) kepada 197 perguruan tinggi negeri (PTN).

Sementara realisasi melalui TKD tercatat sebesar Rp295,6 triliun. Penerima dari kalangan siswa mendapatkan manfaat berupa BOS kepada 43,7 juta siswa dan 46 ribu satuan pendidikan/sekolah. Kemudian, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan/PAUD.

Untuk guru, anggaran disalurkan berupa gaji, tunjangan, TPG, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil). Manfaat ini diterima oleh 1,4 juta guru. Sedangkan manfaat untuk sekolah berupa rehabilitasi 5.404 ruang kelas.

Adapun realisasi Dana Abadi Pendidikan mencapai Rp15 triliun.

Dengan realisasi itu, Menkeu memastikan komitmen Pemerintah dalam menjaga upaya penguatan SDM.