Pendidikan Vokasi Didorong Bangun Ekonomi Daerah

JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Saryadi, menyatakan, pihaknya mendorong pendidikan vokasi membangun ekonomi daerah. Menurutnya, selama ini sudah terjalin kolaborasi pendidikan vokasi beserta pemerintah daerah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

"Pentingnya memperkuat kemitraan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan berbagai inisiatif yang telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi regional," ujar Saryadi, dalam Pembukaan Talkshow dan Diskusi Terumpun Penyusunan Renstra Pendidikan Vokasi dengan Metode Foresight, di Jakarta, Selasa (8/10).

Dia menjelaskan, kemitraan tersebut dapat berperan sebagai katalisator inovasi yang didorong oleh kebutuhan daerah. Menurutnya, pendidikan vokasi dapat membantu meningkatkan kapasitas tenaga kerja, proses bisnis, dan usaha lokal, sehingga komunitas ekonomi dan UMKM di daerah dapat terlibat lebih dalam sebagai bagian dari rantai pasok industri.

"Dengan demikian, pendidikan vokasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan keterampilan, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan," jelasnya.

Saryadi menerangkan, pendidikan vokasi memiliki posisi strategis untuk menjadi bagian penggerak utama pembangunan ekonomi di daerah. Terutama sebagai katalisator peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, pendidikan vokasi menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

"Dengan dukungan dunia usaha dan pemerintah daerah, pendidikan vokasi dapat menjadi pusat inovasi dan peningkatan daya saing daerah. Program-program yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia lokal akan membantu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Rumuskan Kebijakan

Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kemendikbudristek, Adi Nuryanto, Program Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang dilaksanakan di 20 konsorsium dengan cakupan 27 provinsi. Menurutnya, program tersebut sudah mendorong keterlibatan perguruan tinggi vokasi dalam perancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dia menambahkan, program tersebut akan berlanjut dengan penambahan anggaran senilai 35 miliar rupiah untuk pelaksanaan program tahun kedua dan ketiga. Adapun fokus program tahun kedua dan ketiga ini adalah untuk penguatan jejaring kemitraan di daerah melalui implementasi inovasi berbasis potensi daerah.

"Program ini juga menjadi peluang bagi industri untuk berkolaborasi dengan satuan pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Sedangkan bagi pemerintah daerah memastikan inovasi yang diusulkan harus sesuai dan bermanfaat bagi kebutuhan daerah," terangnya.

Adi menuturkan, pemerintah pusat juga menyusun workforce planning dan innovation planning di lingkup nasional dengan metode foresight. Hal ini untuk menentukan arah kebijakan terkait penguatan pendidikan vokasi yang akan dituangkan dalam renstra.

"Melalui foresight, kebijakan dan program akan berbasis pada konsensus antar-pemangku kepentingan, sehingga diharapkan setiap aktor yang terlibat akan memiliki komitmen dan rasa kebermilikan terhadap kebijakan dan program," tuturnya.