Pengembangan PLTS Terapung di Bendungan Dipacungat

JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan permukaan air di danau dan di laut tenang sebagai lahan untuk pemasangan solar photovoltaic (PV). Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung diprioritaskan dengan potensi kapasitas di atas 10 megawatt (MW) serta mempertimbangkan kelayakan finansial.

Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan penjajakan sejumlah daerah yang banyak memiliki waduk untuk memanfaatkan permukaan airnya sebagai tempat pemasangan solar PV.

"Dengan pemanfaatan floating PV pada beberapa bendungan yang sudah dibangun PUPR kita sudah bisa mengakselerasi tambahan 14 giga watt (GW) lagi, kita sudah membuat prioritas waduk dan danau mana saja yang dapat dimanfaatkan termasuk Danau Singkarak dan Saguling," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis (8/8).

Potensi energi yang akan didapatkan dari pemanfaatan permukaan air di danau dan waduk diperkirakan sebesar 14 mega watt (MW) tersebut tersebar di 259 lokasi di seluruh Indonesia. Ada tiga proyek yang masuk dalam Rencana Pembangkitan (RUPTL) PLN 2021-2030, Danau Singkarak (90 MW) di Sumatera Barat yang sudah masuk tahap Power Purchase Agreement (PPA), Waduk Saguling (60 MW) di Jawa Barat juga sudah PPA dan di Danau Lampung (100 MW) di Lampung yang masih dalam tahap perencanaan.

Berdasarkan ada yang ada, Indonesia mempunyai sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar yang terpetakan dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hinga ke Papua. "Kita mempunyai sumber EBT hampir sekitar 4 Tera Watt (TW) dengan potensi terbesar energi surya yakni sekitar itu 3.294 GW. Energi surya itu memang paling besar karena itu diharapkan pemanfaatannya bukan hanya darat tetapi juga floating photovoltaic (PV)," pungkas Arifin.

Netralitas Karbon

Sementara itu, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk senantiasa ikut dalam upaya percepatan transisi energi di Indonesia dan saat ini tengah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru. Draf terbaru tersebut akan merevisi RUPTL 2021-2030.

"Tentu, ini berangkat dari komitmen PLN untuk mempercepat transisi energi demi mencapai nol emisi bersih," kata executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono dalam Katadata Sustainability for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, seperti dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/8).

Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi 75 persen dari sebelumnya 51 persen. Adapun, sekitar 25 persen lainnya berasal dari pembangkit berbasis gas.

Dia menyebut RUPL terbaru ini akan menjadi yang terhijau sepanjang sejarah perseroan. Menurut dia, PLN pun tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri.