Hilirisasi dan Ekonomi Hijau Jadi Modal RI Perkuat Asean

Doc: ANTARA/HO-Kementerian Keuangan

Ket. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam The 16th Asean and Asia Forum (AAF) di Singapura, Selasa (30/7/2024).

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan hilirisasi dan ekonomi hijau menjadi modal Indonesia dalam memperkuat integrasi dan konektivitas di Asean.

"Hilirisasi menjadi salah satu gebrakan kebijakan Indonesia. Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen yang kuat dalam ekonomi hijau," kata Suahasil dalam The 16th Asean and Asia Forum (AAF) Singapura, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Terkait hilirisasi, dia melanjutkan, istilah sepertireshoring, nearshoring, friendshoring,danoffshoringmenjadi diksi-diksi yang ramai diperbincangkan. Tiap negara dengan seksama memikirkan pilihan strategi mana yang harus diambil untuk menangani disrupsi rantai pasok dan mengamankan kepentingan domestiknya.

Dalam konteks itu, Indonesia memilih untuk mendorong terciptanya nilai tambah bagi industri nasional sehingga dapat menjadi landasan percepatan transformasi perekonomian di masa depan, yakni melalui hilirisasi.

"Hilirisasi jangan diartikan sebagai pelarangan ekspor sumber daya mineral. Namun, kebijakan ini diperuntukkan untuk menciptakan nilai tambah di sektor pertambangan mineral dan logam," ujarnya.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), termasuk mineral yang diyakini akan memiliki peran penting di masa depan.

Untuk itu, Wamenkeu menyatakan Indonesia terbuka dengan investor hilirisasi untuk menciptakan industri yang berbasiskan SDA mineral.

Adapun terkait ekonomi hijau, Wamenkeu menyoroti berbagai langkah yang telah diambil Indonesia dalam kebijakan transisi energi, seperti Energy Transition Mechanism, Just Energy Transition Partnership, dan keikutsertaan pada kerangka kerja sama PBB untuk perubahan iklim (COP).

Indonesia juga membuka investasi dalamearly retirementPLTU berbasis batu bara menuju akselerasi penggunaan energi terbarukan.

"Keseluruhan ini dilakukan untuk memenuhi dua janji Indonesia kepada dunia yakni mencapai target NDC pada tahun 2030 dan Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat," tutur Wamenkeu.