BUMD Perlu Keterbukaan Informasi

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu menjaga kepatuhan atas keterbukaan informasi melalui Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev.

"Ini untuk menjaga kepatuhan terkait keterbukaan informasi dan diharapkan bisa meningkatkan tata kelola perusahaan," jelas Ketua Komisi Informasi Jakarta, Harry Ara Hutabarat, saat bimbingan teknik (bimtek), Jumat.

Menurutnya, Monev bukan ajang kompetisi atau perlombaan. Ini untuk menjaga kepatuhan badan publik. Harry mengungkapkan, proses E-Monevuntuk badan publik dilakukan dengan menjaga independensisesuai dengan koridor-koridor.

Dia menegaskan, BUMD Jakarta memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni. Ini diyakini dapat meningkatkan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga setiap informatif akan berkualitas.

Harry menambahkan, meskipun Monev bukan ajang perlombaan atau kejuaraan, tahun 2024, BUMD yang informatif dapat meningkat sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang baik. "Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menjaga badan publik dan mendukung pencapaian sasaran visi misi BUMD," katanya.

Kepala Badan Pembinaan BUMD, Nasrudin Joko Surono, mendukung komitmen keterbukaan informasi setiap BUMD. Dia mendorong agar BUMDdapat berbenah. Selain itu, juga meningkatkan tata kelola layanan informasi setiap rumpun BUMD sesuai dengan bisnisnya.

"Sampaikan data milik publik. Akomodasi kepentingan masyarakat dan libatkan dalam kebijakan pembangunan bagi kemajuan Jakarta. Tentu, ada pembatasan dan pengecualian," ungkapnya. Sekretaris Badan Pembinaan BUMD, Fitria Ramadiani, mengapresiasi kerja sama Komisi Informasi atas terselenggaranyabimbingan teknis (bimtek).

Fitriani juga berharap, sebagian besar BUMD meningkatkan performa tata kelola layanan informasi publik bagi seluruh PPID BUMD, sehingga masuk kriteria informatif. "Bimtek ini penting. Sebagai lembaga badan publik bimtek menjadi pelajaran berharga BUMD dalam memahami keterbukaan informasi public," ujar Harry. Jika BUMD informatif akan berdampak bagi kepercayaan publik.

Menurut Fitri, bimtek menjadi kesempatan saling berbagi isu spesifik serta implementatif apa pun yang dialami langsung BUMD Jakarta. Dalam bimtek juga ada dialog dua arah. Dengan demikian, ada tindak lanjut di dalam BUMD masing-masing.

Sesuai hasil E-Monev tahun lalu, dari 15 BUMD baru satu yang menuju informative. Kemudian, tiga kurang informative, dan 10 BUMD tidak informative. Ada dua yang tidak mengikuti E-Monev.