Insentif Baru Gairahkan Hulu Migas

JAKARTA - Pemerintah optimistis sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) ke depan lebih bergairah dengan insentif dan kebijakan baru. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir produksi migas cenderung turun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyempurnakan kebijakan insentif eksplorasi maupun eksploitasi sejak 2021. Selain itu, ada kebijakan regulasi pendukung lainnya yang sedang difinalisasi.

Investasi migas ke depan diperkirakan semakin bergairah, utamanya gas bumi sebagai bagian dari transisi energi. "Giant discovery minyak bumi terakhir Blok Cepu awal 2000-an. Namun, untuk gas bumi ada giant discovery dalam dua tahun terakhir, yaitu di Blok South Andaman, Blok Andaman II dan Blok North Ganal. Kementerian ESDM telah melakukan perbaikan kebijakan maupun insentif hulu migas agar eksplorasi lebih menarik. Selain itu, kebijakan baru, juga sedang disiapkan," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto, di Jakarta, Minggu (9/6).

Setidaknya ada tiga kebijakan besar yang membuat kegiatan migas lebih menarik dalam tiga tahun terakhir. Pertama, kebijakan perbaikan ketentuan lelang dan kontrak blok migas. Ini mencakup antara lain, split kontraktor bisa mencapai 50 persen, signature bonus minimum, lelang penawaran langsung blok migas tanpa joint study, bank garansi lebih murah, dan jenis kontrak bisa gross split maupun cost recovery.

"Bukti bahwa kebijakan perbaikan ini berhasil yaitu telah didapat 21 blok migas baru sejak perbaikin ini dilakukan pada 2021. Jumlah blok baru tersebut meningkat dibanding periode sebelum kebijakan diterapkan," ujar Ariana.

Kedua, kebijakan privilage eksplorasi. Kontraktor dapat memindahkan komitmen kegiatan eksplorasi ke wilayah terbuka di luar blok yang dikerjakan.

Ketiga, kebijakan insentif hulu migas Keputusan Menteri ESDM Nomor 199 Tahun 2021. Kebijakan ini untuk memperbaiki keekonomian kontraktor di tengah jalan, melalui perbaikan split kontraktor, investment credit, perhitungan depresiasi dipercepat dan perbaikan parameter yang mempengaruhi keekonomian lainnya.

Adapun kebijakan/insentif yang sedang difinalisasi yaitu Kebijakan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Baru melalui Peraturan Menteri ESDM.

"Cost Revocery"

Komisi VII DPR RI mempertanyakan peningkatan cost recovery dari tahun ke tahun yang tidak dibarengi kenaikan lifting atau produksi minyak dan gas bumi (migas). Bahkan lifting migas tersebut cenderung terus turun.

"Cost recovery (pemulihan biaya) dari 2022 ke 2023 terjadi peningkatan dari 6,1 miliar dollar AS ke 9,6 miliar dollar AS, atau sekitar 58 persen, begitu pun dari 2023 ke 2024 yang diproyeksikan akan menghabiskan 13,9 miliar dollar AS. Sementara sejak tiga tahun lifting kita turun terus, tapi biayanya naik terus, dan itu tadi diakui Pak Wiko bahwa produksinya turun. Maka, saya ingin mendapat penjelasan lebih detail terkait hal tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi, saat Rapat Dengar Pendapat dengan SKK Migas dan Wakil Dirut PT Pertamina, di ruang rapat Komisi VII, Jakarta, pekan lalu.

Cost recovery adalah istilah pengembalian biaya operasional yang dikeluarkan oleh pengusaha migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan cara pemotongan bagi hasil migas milik negara.

Senada, anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, menduga ada modus tertentu untuk terus menaikan cost recovery dengan melakukan lobi-lobi khusus, yang mungkin hanya menguntungkan individu saja. Jika memang itu terjadi dan ada kerugian negara di dalamnya, Karding menilai hal itu harus segera dievaluasi.