Baru Potensi Korupsi PPDB Besar Terjadi

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai korupsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berpotensi kembali terjadi. Hal ini mengingat tidak adanya perbaikan sistemik yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek.

"Dalam konteks PPDB, terakhir sistem PPDB ada Permendikbud itu tahun 2021. Jadi selama ini tidak ada perubahan sistem. Karena tidak ada perubahan sistem, maka kami punya dugaan kuat (korupsi) potensial akan terulang kembali di 2024," ujar Ubaid, dalam Diskusi Media Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Senin (10/6).

Dia menjelaskan, banyak kasus gratifikasi atau titipan yang dilakukan baik pihak internal maupun eksternal sekolah. Di sisi lain, pemerintah juga lebih fokus pada pengurangan kuota jalur PPDB, seperti pengurangan persentase jalur Zonasi. "Persoalan PPDB tidak selesai-selesai, karena ribut dengan jalur-jalur tadi. Padahal sistemnya sendiri tidak berkeadilan," jelasnya.

Kekurangan Kursi

Ubaid mengungkapkan, tujuan PPDB Zonasi adalah pemerataan akses dan mutu pendidikan. Meski demikian, pemerintah belum menyentuh persoalan dasar dalam akses pendidikan yaitu ketersediaan kursi bagi calon siswa.

Dia menjelaskan, data nasional Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan ada 10,523,879 peserta didik tidak tertampung di sekolah negeri sehingga masuk sekolah swasta. Dampak lainnya adalah saat ini ada sekitar 3 juta anak yang tidak sekolah.

"Bangku kurang ini solusinya tidak pernah dipikirkan. Pemerintah mewajibkan seluruh anak untuk sekolah, tapi pemerintah tidak menyiapkan kursi yang cukup," katanya. ruf/S-2